Saksi Kuncinya Meninggal, Edhy Prabowo: Nggak Kenal Saya

Senin, 4 Januari 2021 22:37
Belum ada gambar

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. (Dery Ridwasah/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku tidak mengenal Deden Deni. Diketahui, Deden Deni yang merupakan pengendali PT Aero Citra Kargo (ACK), salah seorang saksi kunci dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur yang meninggal dunia.

“Innalillahi, nggak kenal saya,” kata Edhy usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/1).

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri membenarkan Deden Deni yang merupakan pengendali PT Aero Citra Kargo (PT ACK) meninggal dunia. Lembaga antirasuah menerima informasi, Deden Deni meninggal pada Kamis, 31 Desember 2020 lalu.

“Informasi yang kami terima yang bersangkutan meninggal sekitar tanggal 31 Desember yang lalu,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (4/1).

Deden diduga merupakan salah seorang saksi yang mengetahui banyak hal terkait kasus suap ekpor benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Deden juga turut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu, 25 November 2020 lalu.

Status Deden hingga kini masih sebagai saksi. Dia juga pernah diperiksa penyidik KPK pada Senin, 7 Desember 2020. Saat itu, penyidik menggali keterangannya mengenai proses pengajuan permohonan izin ekspor benur lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PT ACK sendiri merupakan satu-satunya perusahaan kargo yang direstui Edhy Prabowo untuk melakukan jasa pengangkutan dengan biaya angkut Rp 1.800 perekor. Dalam menjalankan monopoli bisnis kargo tersebut, PT ACK menggunakan PT PLI yang tergabung dalam ATT Group sebagai operator lapangan pengiriman benur ke luar negeri.

Deden juga tersamasuk salah satu orang yang dicekal untuk bepergian ke luar negeri oleh KPK. Selain Deden, terdapat tiga nama lainnya yang juga dicekal KPK karena kesaksiannya dinilai penting, diantaranya istri Edhy Prabowo yang juga anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Iis Rosita Dewi; Neti Herawati, istri dari pengurus PT ACK Siswadhy yang juga menyandang status tersangka dan Dipo Tjahjo Pranoto selaky pengendali PT PLI.

Ali memastikan, meninggalnya Deden Deni tidak mempengaruhi proses penyidikan kasus tersebut. Menurutnya, masih banyak saksi dan alat bukti lainnya yang dapat menguatkan atau membongkar kasus dugaan suap ekspor benur.

“Proses penyidikan perkara tersangka EP (Edhy Prabowo) dan kawan-kawan tidak terganggu. Sejauh ini masih berjalan dan tentu masih banyak saksi dan alat bukti lain yang memperkuat pembuktian rangkaian perbuataan dugaan korupsi para tersangka tersebut,” tegas Ali.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka. Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya yang juga terseret dalam kasus ekspor benur.

Mereka yang ditetapkan tersangka penerima suap yakni Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito.Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.

Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jpg/fajar)

Bagikan berita ini:
3
5
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar