Survei Komnas HAM, Rakyat Makin Takut Mengkritik Pemerintah

Senin, 4 Januari 2021 11:04

Komnas HAM menyelidiki kasus tewasnya enam Laskar FPI. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Laporan kinerja 2020 Komnas HAM merilis hasil survei tentang daya tahan pemerintah dalam menerima kritikan.

Dalam rilis itu disebutkan, rakyat saat ini takut mengkritik pemerintah karena mudah dincam dengan pasal pidana.

Laporan akhir tahun Komnas HAM ini mengacu pada survei internal yang dilakukan pada Juli-Agustus 2020.

Survei itu melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi.

Dalam laporan itu disebutkan, tingkat ketakutan warga negara dalam penyampaian kritik dan pendapat terhadap pemerintah cukup tinggi.

“Sebanyak 29 persen responden takut dalam memberikan dan mengkritik pemerintah,” tulis laporan akhir tahun Komnas HAM 2020, dilansir dari RMCO.id, Minggu (3/1/2021).

Kemudian, sebanyak 36,2 persen responden merasa takut dalam penyampaian pendapat dan kritik melalui kanal-kanal internet maupun media sosial.

Demikian juga dengan kalangan akademisi. Hak penyampaian pendapat di kampus dan universitas disebut turut terkikis mencapai 20,2 persen.

Atas hal itu, Komnas HAM mendesak pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin mengevaluasi konsep pemidanaan terhadap warga negara yang menyampaikan kritik dan pendapat.

Komnas HAM menganggap, hal ini menjadi persoalan serius.

Komnas HAM meminta Jokowi memberikan jaminan perlindungan atas kebebasan berpendapat.

“Dan meminta pemerintah agar melakukan review atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta menyegarkan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi,” lanjut laporan itu.

Komentar