Tarif BPJS kesehatan Naik, Politisi PKS Sebut Pemerintah Tidak Peka

Senin, 4 Januari 2021 15:48

Ilustrasi BPJS Kesehatan

Apalagi, lanjutnya, kelompok PBPU dan BP ini menjadi kelompok yang paling terpukul secara ekonomi akibat pandemi covid-19.

“Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan akibat berbagai pembatasan kegiatan ekonomi melalui PSBB,” tutur Mufidayati.

“Seharusnya Pemerintah memiliki kepekaan terhadap kondisi yang dialami oleh masyarakat saat ini,” ucapnya.

Sebab, sebagian besar peserta PBUP dan BP ekonominya masih terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19 dan kenaikan tersebut justru Bakan menbah beban mereka.

Selain itu, Mufida juga mengingatkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan manajemen BPJS pada saat pengajuan kenaikan tarif dulu yaitu terkait dengan data kepesertaan.

“Apakah permasalahan data ini sudah terselesaikan sehingga BPJS memiliki perhitungan lebih akurat terkait kebutuhan besaran pembiayaan?” tanyanya.

Ia menyebutkan berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu oleh BPKP terhadap pengelolaan Dana Jaminan Sosial menemukan adanya permasalahan data kepesertaan JKN sebanyak 10.854.520.

Sementara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang menjadi basis data terpadu untuk penentuan jumlah penerima bantuan iuran (yang digolongkan dalam peserta kelas III) mendesak untuk dilakukan perbaikan.

Mufidayanti mengatakan sebelumnya DPR sudah mengingatkan manajemen BPJS terkait dengan sistem kepesertaan yang dilakukan dan terkait dengan data yang digunakan.

Permintaan untuk melakukan Cleansing Data kepesertaan ini juga karena adanya temuan 24,77 juta data peserta yang bermasalah dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP.

Komentar