Tarif BPJS kesehatan Naik, Politisi PKS Sebut Pemerintah Tidak Peka

Senin, 4 Januari 2021 15:48

Ilustrasi BPJS Kesehatan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Tapi, kenaikan tarif tersebut dikhususkan untuk peserta kelas III.

Jumlah kenaikan BPJS kelas III itu berlaku pada 1 Januari 2021 dengan tarif Rp. 35000 yang awalnya RP. 25000.

Tarif ini berlaku untuk semua peserta termasuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati mngaku kecewa lantaran pemerintah telah mengabaikan kesepakatan.

Padahal, kata Mufidayati, Komisi IX DPR dengan pihak BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan pada 24 November 2020 sepakat untuk tidak menaikkan tarif BPJS.

“kemarin Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sepakat untuk tidak menaikkan tarif BPJS, berarti ini mengabaikan hasil kesepakatan dengan Komisi I X,” papar Mufidayanti dalam keterangannya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Senin (4/1/2020).

“Kemudian DJSN iminta berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, guna mempertimbangkan relaksasi iuran bagi peserta dari PBPU dan BP kelas III sehingga tetap membayar Rp. 25.500 pada tahun 2021,” paparnya.

Meski demikian, kata Anggota Komisi IX DPR, kenaikan tarif kelas III ini lebih rendah dari yang diajukan semula Rp 42.000.

Namun tetap saja memberatkan bagi kelompok PBPU dan BP khususnya dalam situasi pandemi covid-19 yang masih berlangsung.

Apalagi, lanjutnya, kelompok PBPU dan BP ini menjadi kelompok yang paling terpukul secara ekonomi akibat pandemi covid-19.

“Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan akibat berbagai pembatasan kegiatan ekonomi melalui PSBB,” tutur Mufidayati.

“Seharusnya Pemerintah memiliki kepekaan terhadap kondisi yang dialami oleh masyarakat saat ini,” ucapnya.

Sebab, sebagian besar peserta PBUP dan BP ekonominya masih terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19 dan kenaikan tersebut justru Bakan menbah beban mereka.

Selain itu, Mufida juga mengingatkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan manajemen BPJS pada saat pengajuan kenaikan tarif dulu yaitu terkait dengan data kepesertaan.

“Apakah permasalahan data ini sudah terselesaikan sehingga BPJS memiliki perhitungan lebih akurat terkait kebutuhan besaran pembiayaan?” tanyanya.

Ia menyebutkan berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu oleh BPKP terhadap pengelolaan Dana Jaminan Sosial menemukan adanya permasalahan data kepesertaan JKN sebanyak 10.854.520.

Sementara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang menjadi basis data terpadu untuk penentuan jumlah penerima bantuan iuran (yang digolongkan dalam peserta kelas III) mendesak untuk dilakukan perbaikan.

Mufidayanti mengatakan sebelumnya DPR sudah mengingatkan manajemen BPJS terkait dengan sistem kepesertaan yang dilakukan dan terkait dengan data yang digunakan.

Permintaan untuk melakukan Cleansing Data kepesertaan ini juga karena adanya temuan 24,77 juta data peserta yang bermasalah dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP.

“Karena data dan sistem kepesertaan yang bermasalah ini bisa berimplikasi pada membengkaknya beban pembiayaan yang harus dilakukan oleh BPJS,” tandas Mufida.

(Muf/Pojoksatu)

Komentar