Menolak Vaksin Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Pengamat Hukum

Selasa, 5 Januari 2021 13:55

Vaksin COVID-19 Sinovac kiriman dari Bio Farma yang didistribusikan ke Provinsi Sulawesi Selatan, tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, di Kabupaten Maros, Selasa subuh, 5 Januari 2020. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima sebanyak 66.640 dosis vaksin COVID-19 pada tahap pertama yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Tenaga medis di 24 kabupaten/kota akan menjadi prioritas pertama. IDHAM AMA/FAJAR

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Vaksin Covid-19 kini sudah beredar di tanah air. Untuk Sulsel sendiri akan memulai vaksin tahap pertama 14 Januari mendatang.

Kendati demikian, masih banyak masyarakat yang menolak untuk divaksin dengan alasan takut. Isu ancaman pidana yang menolak vaksin pun beredar di masyarakat.

Menanggapi hal itu, Pengamat Hukum Unhas, Dr Muh Hasrul mengatakan, ancaman pidana bagi masyarakat bukan cara yang bijak. Sebab, tidak ada sedikitpun regulasi yang mengatur itu.

“Mengenai ancaman akan dihukum atau dipidana, saya kira itu belum ada regulasi atau peraturannya. Belum ada yang mengatur itu. Dan saya kira tidak akan dipidana. Terlalu jauh itu dan hanya menakut-nakuti masyarakat,” ujarnya, Selasa (5/1/2021).

Wakil dekan III Fakultas Hukum Unhas ini menyebut, yang perlu pemerintah lakukan adalah menggencarkan sosialisasi betapa pentingnya masyarakat untuk melakukan vaksin Covid-19.

“Jadi harus lebih banyak masuk menyampaikan sosialisasi ke warga masyarakat tentang pentingnya dan kenapa perluh vaksin serta harus memastikan bahwa vaksin ini aman bagi kita semua. Jangan sampai menimbulkan penyakit dan masalah baru. Dan itu yang ditakutkan oleh masyarakat,” jelasnya

Sejak dini tambah Hasrul, pemerintah sudah harus dapat sosialisasikan pentingnya vaksinasi Covid-19 ini. Seluruh komponen harus turun mulai pemeritah dari tingkat atas sampai paling bawah di RT/RW.

Mesti menyampaikan ke masyarakat tentang bagaimana pentingnya vaksin dan efek samping dan memastikan bahwa vaksin aman dan sudah uji klinis.

“Saya percaya saja bahwa ini baik untuk kita semua. Tidak mungkin sudah dibeli mahal-mahal dari luar negeri lalu belum di uji klinis,” terangnya

“Karena buat apa kita beli dengan harga yang mahal lalu sembarang pakainya. Cuma yang perlu diterangkan, apakah ini aman? siapa yang duluan di vaksin? bagaimana prosesnya? Inilah yang mesti diselesaikan oleh pemerintah secepatnya,” tutupnya.

Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Bosowa 45, Prof Marwan Mas mengaku, sangat mendukung upaya dari pemerintah memutuskan penyebaran Covid-19 dengan mendatangkan vaksin dari luar negeri.

Namun, tidak setuju apabila masyarakat dibayang-bayangi ancaman sanksi pidana ketika belum siap divaksin.

“Hadirnya vaksin covid itu sangat baik dan perlu disambut baik. Vaksinasi bisa dilakukan asalkan ada jaminan rasa aman bagi masyarakat. Dan saya tidak setuju kalau ada sanksi pidana bagi masyarakat yang belum siap untuk divaksin,” tegasnya.

Adapun sikap yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam melakukan vaksinasi adalah, dengan sosialisasi pentingnya vaksin untuk kita semua.

“Kemudian, memberikan jaminan keamanan bagi yang divaksin. Termasuk efek atau dampak yang ditimbulkan setelah vaksin,” tuturnya.

Bagi masyarakat yang menolak vaksin, dapat diberikan sanksi administrasi. Bukan ancaman pidana. Alasannya, tidak semua ancamab pidana menjadi solusi terbaik.

“Saya tidak setuju kalau sanksi pidana. Administrasi saja bisa. Tidak semua masalah dipidanakan itu baik. Persoalan sekarang apakah mereka yang divaksin dipastikan tidak kena lagi covid? Semuanya harus jelas dan aman,” tutupnya.

Diketahui vaksinasi Covid-19 Tahap I, di Sulsel akan dimulai pada 14 Januari 2021. Mereka yang mendapat prioritas pada tahap pertama yakni tenaga kesehatan. (ikbal/fajar)

Komentar