Pengamat: Hukuman Kebiri Pantas Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak

Ilustrasi kebiri

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Tidak ada lagi celah bagi para pelaku kekerasan seksual anak. Hukuman kebiri telah diteken oleh Presiden Jokowi dalam PP Nomor 70 tahun 2020 baru-baru ini.

Hukuman itu dianggap sangat pantas untuk memberantas kasus yang selama ini terjadi di Tanah Air. Hukuman itu pula pantas didapat oleh pelaku yang telah berulang kali melakukan aksi serupa atau residivis.

Hal itu diungkapkan oleh Pengamat Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Laode Husein.

“Sebenarnya ditujukan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam kategori residivis. Tujuan hukumannya adalah untuk memberikan. Efek jera atau deferent efect kepada pelaku tindak pidana,” katanya, Selasa (5/1/2021).

Hal itu tegas karena akan merusak masa depan anak. Terutama bagi mereka yang masih di bawah umur. Anak seperti ini adalah mereka yang dilindungi oleh pemerintah.

“Karena norma dasarnya negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia tang harus dimulai dari perlindungan terhadap anak,” tegas dia.

Diberitakan Fajar.co.id, Jokowi resmi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, yang ditandatangani pada 7 Desember 2020.

“Untuk mengatasi kekerasan seksual terhadapanak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” demikian bunyi PP 70/2020, Minggu (3/1/2021). (Ishak/fajar)

Komentar


KONTEN BERSPONSOR