Sibuk Blusukan, Mensos Bu Risma Malah Dapat Peringatan KPK

Selasa, 5 Januari 2021 21:02

Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) dibantu melangkah oleh petugas dalam salah satu kegiatan blusukannya. (Dok. Humas Kemensos)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini meningkatkan akurasi data penerima bansos. Data yang dimaksud meliputi kualitas penerima bantuan, transparansi, maupun pemutakhiran.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, pihaknya terus memantau penyelenggaraan bantuan sosial penanganan Covid-19 pada 2021.

KPK bakal segera berkoordinasi kembali dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penyaluran bansos yang skemanya sudah diubah, dari sembako menjadi bantuan langsung tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

“KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektivitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna, serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi,” kata Ipi dalam keterangan yang diterima, Selasa (5/1).

Meski demikian, KPK mengingatkan Kemensos masih terdapat sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan

Salah satunya terkait akurasi data penerima bansos. “Terkait pengelolaan data di Kemsos, pada akhir 2020, KPK telah menyampaikan hasil kajian tentang pengelolaan bansos dan telah memberikan rekomendasi perbaikan,” kata Ipi.

Terkait kualitas data penerima bantuan misalnya, KPK menemukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak cocok dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan.

Hasil pencocokan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak terhubung.

Komentar