Ahli Hukum: Ajakan Menghadiri Maulid dan Pernikahan Bukanlah Hasutan

Rabu, 6 Januari 2021 23:05

ILUSTRASI. Ratusan Jamaah memadati Jl KS Tubun, Petamburan, Jakarta, Sabtu (14/11/2020). Jemaah berdatangan untuk mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad nikah anak dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yakni Syarifah Najwa Shihab. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID — Terkait penetapan tersangka Habib Rizieq Shihab (HRS) atas kasus penghasutan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, ahli hukum tata negara, Refly Harun, blak-blakkan mempertanyakan bukti dari kepolisian.

Refly mengatakan, jika bukti tersebut bisa dipakai untuk menjerat HRS menjadi tersangka, hal yang sama juga seharusnya diterapkan ke Menko Polhukam Mahfud MD.

Konotasi hasutan selalu berkaitan dengan hal negatif dan kejahatan. Dalam konteks tersebut, ajakan untuk menghadiri pernikahan putri HRS seharusnya tidak termasuk hasutan lantaran bukan tindakan kriminal. “Hadir dalam Maulid Nabi dan pernikahan bukanlah tindakan kriminal,” jelas Refly.

Kendati begitu, ahli hukum ini tak menampik bahwa telah terjadi kerumunan massa pada acara pernikahan putri HRS.

Namun, dalam pandangan Refly, adanya kerumunan itu hanya menandakan protokol kesehatan tidak dipatuhi oleh HRS dan itu tidak bisa dikaitkan dengan penghasutan.

Tidak dipatuhi aturan itu berarti pelanggaran, bukan tindak pidana penghasutan,” katanya. Adapun, pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan HRS tersebut sudah diselesaikan dengan membayar denda sebesar Rp50 juta.

Refly justru mempertanyakan pihak-pihak terkait yang seolah membiarkan kerumunan itu terjadi di Petamburan. Menurutnya, seharusnya ada petugas yang datang ke tempat tersebut untuk membubarkannya atau setidaknya mengaturnya.

“Tidak bisa hanya mengandalkan kelurahan, sebab ini (pandemi) adalah permasalahan nasional,” ujar Refly.

Komentar