Pinangki Sebut, Dirinyalah yang Menginformasikan Keberadaan Djoko Tjandra saat Buron

Rabu, 6 Januari 2021 18:46
Pinangki Sebut, Dirinyalah yang Menginformasikan Keberadaan Djoko Tjandra saat Buron

Pinangki Sirna Malasari

FAJAR.CO.ID — Keberadaan Djoko Tjandra yang sempat jadi buronan Kejaksaan Agung akhirnya bisa diketahui. Terdakwa kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Pinangki Sirna Malasari mengklaim, dirinyalah memberitahukan keberadaan Djoko Tjandra di Malaysia kepada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi) Kejaksaan Agung pada November 2019.

“Saya tidak tahu siapa (Jaksa Eksekutor) yang menangani yang bersangkutan (Djoko Tjandra). Tapi saya menyampaikan kepada Kasi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi) Kejaksaan Agung,” kata Pinangki saat menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (6/1/2020).

Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung ini mengaku, melaporkan kepada seseorang bernama Aryo yang bertugas pada direktorat tersebut. Dia mengklaim, Kejagung sudah mengetahui keberadaan Djoko Tjandra.

“Tetapi karena ada proses seperti hubungan politik kedua negara, jadi ada proses lain. Jadi, mereka sudah memantau tapi harus ada upaya hukum MLA. Itu saya sampaikan di bulan November ke Aryo Kasi Uheksi tersebut,” beber Pinangki.

Bahkan Pinangki pun mengklaim, telah melaporkan kehadiran Djoko Tjandra di Jakarta ketika hendak mendaftarkan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya WhatsApp ke Aryo, saya sampaikan ke dia ‘Mas Aryo, ini kok ada orang ngajukan PK, tapi orangnya enggak lapor Kejaksaan, enggak hadir. Apa itu enggak masalah’,” cetus Pinangki.

Dalam perkara ini, Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (JPC)

Bagikan berita ini:
3
3
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar