Sindir Pemblokiran Rekening FPI, Aziz: Hasil Jual Lobster kah? Atau Merampok Bansos?

Rabu, 6 Januari 2021 18:21

Mantan Sekretaris Bantuan Hukum FPI, Aziz Yanuar dan Novel Bamukmin. Foto JPNN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Usai dibubarkan, puluhan rekening yang terkait dengan Front Pembela Islam (FPI) langsung dibekukan.

Pembekuan itu dilakukan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar menyebut, pembekuan puluhan rekening itu jelas-jelas keliru.

Pasalnya, FPI disebutnya sama sekali tidak melakukan tindak pidana. Menurut dia, rekening FPI bisa dibekukan asal memang terlibat dalam tindak pidana.

Aeperti korupsi atau pidana lainnya yang mengarah kepada pencucian uang. Aziz lantas menyinggung kasus-kasus korupsi besar yang baru saja terjadi.

Seperti mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta mantan Mensos Juliari Batubara.

“Bersumber dari jual lobster kah uang yang ada di rekening FPl itu? Hasil merampok seperti dana bansos itukah isi rekening FPl?” ujar Aziz kepada JPNN, Rabu (6/1).

Padahal, sambungnya, uang di rekening FPI itu adalah uang kumpulan dari umat. Uang itu juga digunakan untuk kegiatan keagamaan dan aktivitas FPI selama ini.

“Tindakan otoriter seperti ini tidak tertutup kemungkinan akan menyapu rata seluruh masyarakat yang memiliki hasil tetes keringatnya serupiah demi rupiah, sen demi sen yang mereka titipkan di bank-bank itu untuk dilakukan hal serupa,” katanya.

“Dibegal, digarong dan dirampok atas dasar kecurigaan semata,” kecamnya.

Sebelumnya, PPATK membekukan total 59 rekening yang terkait dengan ormas milik Habib Rizieq Shihab itu.

Tindakan ini diambil usai pemerintah membubarkan FPI dan segala kegiatannya per 30 Desember 2020.

Pembubaran ormas milik Habib Rizieq Shihab itu didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.

“PPATK telah menerima 59 Berita Acara Penghentian Transaksi dari beberapa Penyedia Jasa Keuangan atas rekening FPI. Termasuk pihak terafiliasinya,” ujar Kepala PPATK, Dian Ediana Rae kepada wartawan, Selasa (5/1/2020).

Pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain, menjadi alasan PPATK melakukan pembekuan transaksi dan aktivitas rekening FPI berikut afiliasinya.

Kewenangan itu, sambung Ediana, diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU. Di mana dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi.

PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

Tujuan tindakan ini, kata Ediana, adalah untuk mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dana dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

Nantinya, PPATK akan menyampaikan hasil analisa dari pembekuan rekening tersebut kepada penegak hukum.

“Untuk kemudian dapat ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang,” tandasnya. (ruh/pojoksatu)

Bagikan berita ini:
9
7
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar