Nestapa Pekerja THM, Tidak Mampu Bayar Kost hingga Ngutang ke Rentenir

Kamis, 7 Januari 2021 18:15

Ketua AUHM, Zulkarnain Ali Naru

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Badan Pengurus Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM) mengadu ke DPRD Kota Makassar terkait kebijakan jam malam yang digulirkan pemerintah kota yang dianggap memukul industri hiburan malam.

Ketua AUHM, Zulkarnain Ali Naru mengatakan kebijakan tersebut menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan bisnis hiburan malam, termasuk seluruh unsur di dalamnya.

“Kenyataannya, 4.000 tenaga kerja terdampak. Tidak bisa bayar kost, pinjam uang di rentenir, tidak bisa bayar listrik, belum lagi biaya sekolah anak, hingga urusan perut mereka,” keluh Zulkarnain saat dijumpai di Gedung DPRD Makassar, Kamis (7/1/2021).

Bagi dia, kecil kemungkinan pelaku hiburan malam akan mendapat bantuan atau dana insentif dari pemerintah. Jika memang nihil, THM berharap adanya penyesuaian waktu operasional. Mereka menuntut adanya keadilan tanpa diskriminasi.

“Harus ada keadilan dari pengambilan kebijakan itu. Kami harapkan adanya penyesuaian waktu operasional. Misalnya rumah bernyanyi keluarga buka dari pagi sampai jam 7 malam, karaoke buka hingga jam 9 atau jam 10. Berikutnya bar dan pap dari jam 12 hingga jam 3 pagi. Toh itu hitungannya bukan malam lagi, tapi sudah pagi kan,” tuntut Zul.

Kalau perlu, pemerintah kota menempatkan satu satgas Covid-19 di setiap THM untuk pengawasan. Jika terjadi pelanggaran over kapasitas atau protokol kesehatan maka bisa diberi sanksi dan ditindaki.

Komentar