PSBB Jawa-Bali Berlaku 11-25 Januari

Kamis, 7 Januari 2021 11:57

Tim gabungan dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP melakukan razia masker bagi warga yang melintas memasuki area Jakarta di wilayah perbatasan DKI Jakarta dengan Tangerang Selatan di Lebak Bulus, Jakarta, Senin (14/9/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikarenakan angka positif Covid-19 terus meningkat di wilayah DKI Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Riza juga akan mengajukan beberapa permintaan kepada pemerintah pusat. Terutama terkait dengan penanganan Covid-19 di Jabodetabek. Dia ingin pemerintah pusat memfasilitasi kebijakan pembatasan di Jakarta bisa seiring dengan daerah-daerah sekitar.

”Itu pernah terjadi. Kami menutup restoran, tetapi beberapa daerah di Bodetabek tetap membuka restoran. Akibatnya, orang Jakarta makan dan berkumpul di Bodetabek, lalu kembali ke Jakarta,” ungkapnya.

Kondisi itu mengakibatkan persebaran Covid-19 di Jabodetabek sulit dikendalikan. Dengan meningkatkan koordinasi, penanganan Covid-19 bisa terintegrasi. Bahkan, lanjutnya, Riza ingin periode PSBB di Jakarta disamakan dengan Bodetabek.

Dia menyebutkan, pengetatan di Jakarta atas arahan pemerintah pusat bukan kali ini saja. Menyambut libur panjang Natal dan tahun baru, Pemprov DKI juga mendapatkan arahan untuk melakukan pengetatan tambahan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menegaskan siap melaksanakan perintah pembatasan tersebut. Saat ini pihaknya masih menunggu surat edaran resmi dari pusat untuk kemudian disampaikan kepada para bupati dan wali kota di Jateng.

”Saat rapat bersama presiden, sudah disampaikan, khusus untuk Provinsi Jawa–Bali akan dilakukan pengetatan, baik dalam konteks kerumunan maupun pemberlakuan jam malam. Pak Menko Perekonomian juga sudah telepon saya soal itu,” kata Ganjar kepada Jawa Pos Radar Semarang kemarin.

Ganjar menyatakan, pengetatan yang dimaksud bisa disebut pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau pembatasan kegiatan masyarakat. Intinya, pembatasan itu tidak dilakukan di satu wilayah pemerintahan, melainkan pada daerah-daerah yang menjadi perhatian khusus atau zona merah.

Komentar