Soal Uji Vaksin, Mulyanto: MUI dan BPOM Jangan Sekadar Jadi Tukang Stempel

Jumat, 8 Januari 2021 14:47

Ilustrasi vaksin Sinovac dari Tiongkok (EFE/EPA/ROMAN PILIPEY)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat bekerja secara independen terkait pemeriksaan kehalalan dan keamanan vaksin Covid-19.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengingatkan MUI dan BPOM adalah benteng pelindung masyarakat dalam hal menjaga keyakinan, keselamatan dan keamanan pada setiap makanan dan obat yang akan dikonsumsi. Untuk itu MUI dan BPOM harus menjaga independensinya dalam melaksanakan tugas pemeriksaan kehalalan, keefektifan dan keamanan vaksin produksi Tiongkok ini.

“Lembaga ini tidak boleh bekerja dalam tekanan pemerintah, apalagi didikte oleh para pedagang vaksin. Meski 3 juta dosis vaksin Sinovac buatan negeri Tirai Bambu ini tengah didistribusikan ke berbagai daerah, namun proses pemberian fatwa halal oleh MUI dan pemeriksaan hasil uji klinis oleh BPOM harus berjalan sesuai dengan kaidah fatwa dan standar ilmiah yang teruji,” ujar Mulyanto kepada wartawan, Jumat (8/1).

“Jangan sampai MUI dan BPOM sekedar menjadi tukang stempel, yang hanya mengikuti kehendak pihak-pihak yang diuntungkan dengan bisnis vaksin ini. Prinsip perlindungan terhadap keyakinan relijius dan kesehatan masyarakat harus tetap menjadi pedoman yang utama,” tambahnya.

Mulyanto menambahkan, sekarang ini masyarakat menyorot kinerja dua lembaga ini. Masyarakat berharap MUI dan BPOM benar-benar menjadi benteng perlindungan hati-nurani serta tumpuan kepercayaan mereka. Masyarakat ingin vaksin yang direkomendasikan benar-benar terjamin khasiat, keamanan dan kehalalannya.

Bagikan berita ini:
4
5
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar