Anggota DPRD Sinjai Sayangkan Syahbandar Tak Transparan Pengurusan Dokumen Kapal

Sabtu, 9 Januari 2021 21:00

DPRD Sinjai. (Foto: Sirajuddin/FAJAR)

FAJAR.CO.ID, SINJAI — Anggota DPRD Sinjai, Andi Jusman sangat menyayangkan Kantor Syahbandar Sinjai karena tidak transparan dalam pengurusan dokumen kapal. Hal ini mengindikasikan adanya dugaan pungutan liar (Pungli) kepada nelayan.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Sinjai usai menerima aspirasi dari Aliansi Masyarakat Peduli Nelayan Sinjai bersama Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi).

“Setelah mendengar penyampaian dari pembawa aspirasi, saya sangat menyangkan karena petugas Syahbandar Sinjai tidak terbuka dalam memberikan pelayanan, terutama besaran tarif yang harus dibayar sesuai aturan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengetahui seperti apa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengurusan dokumen kapal.

“Jika potensi punglinya kuat maka bisa saja kami rekomendasikan ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diselidiki lebih jauh,” bebernya.

Sebelumnya, pengurusan surat kapal di Kantor Syahbandar Sinjai diduga menjadi lahan bisnis. Pemilik kapal diminta membayar hingga Rp6 juta untuk mendapat dokumen kapal baru.

Hal tersebut dialami oleh salah seorang warga Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Erfin. Pada bulan Agustus 2020, dia mendampingi kerabatnya mengurus surat ukur kapal, pas besar, dan grosee akta.

Dokumen itu dibutuhkan untuk setiap kapal yang baru selesai dibuat. Hanya saja, Erfin mengaku mendapat pelayanan yang tidak maksimal. Saat dirinya menanyakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan surat, petugas Syahbandar berinisial IW malah tidak memberi penjelasan.

Komentar