Anggota DPRD Sinjai Sayangkan Syahbandar Tak Transparan Pengurusan Dokumen Kapal

Sabtu, 9 Januari 2021 21:00

DPRD Sinjai. (Foto: Sirajuddin/FAJAR)

Alasannya, pengurusan surat kapal tersebut ribet. Harus dibawa ke Bulukumba hingga Jakarta. Sehingga IW mematok harga Rp6 juta agar jasanya digunakan untuk membantu nelayan.

“Saat saya tanyakan SOPnya, saya langsung dibentak, katanya susah urusannya, kalau tidak mau bayar saya disuruh urus sendiri, tapi dia tidak memberi petunjuk yang harus dilakukan dan blangko apa yang mau diisi,” jelas Erfin.

Oleh karena itu, dia memenuhi permintaan petugas. Sebab, surat kapal segera dibutuhkan. Namun, berbagai kejanggalan ia temukan. Misalnya, kapal nelayan di atas 30 GT harus diurus hingga Jakarta. Tetapi kapal milik kerabatnya hanya 24 GT sehingga pengurusannya tidak perlu ke Jakarta.

Termasuk biaya yang diminta sebesar Rp6 juta, namun setelah ditawar, turun menjadi Rp5 juta. Sementara kwitansi yang dibayar tertera Rp1 juta untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Saya bayar Rp5 juta, saya pinjam kiri kanan untuk bisa memenuhi itu, itu pun saya minta dibayar dua kali karena uang tidak cukup, pertama Rp3 juta, keduanya baru saya lunasi Rp2 juta,” tambah.

Erfin mensinyalir, praktik pungutan liar (Pungli) ini tidak hanya dialami oleh kerabatnya. Bahkan, ada pemilik kapal lainnya membayar hingga Rp9 juta.

“Rata-rata nelayan tidak mau bicara karena takut dipersulit ketika mengurus dokumen lainnya, tapi kasian nelayan kalau diperlakukan seperti ini,” tambahnya. (sir)

Komentar