Anggota DPRD Sinjai Sayangkan Syahbandar Tak Transparan Pengurusan Dokumen Kapal

Sabtu, 9 Januari 2021 21:00

DPRD Sinjai. (Foto: Sirajuddin/FAJAR)

FAJAR.CO.ID, SINJAI — Anggota DPRD Sinjai, Andi Jusman sangat menyayangkan Kantor Syahbandar Sinjai karena tidak transparan dalam pengurusan dokumen kapal. Hal ini mengindikasikan adanya dugaan pungutan liar (Pungli) kepada nelayan.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Sinjai usai menerima aspirasi dari Aliansi Masyarakat Peduli Nelayan Sinjai bersama Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi).

“Setelah mendengar penyampaian dari pembawa aspirasi, saya sangat menyangkan karena petugas Syahbandar Sinjai tidak terbuka dalam memberikan pelayanan, terutama besaran tarif yang harus dibayar sesuai aturan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengetahui seperti apa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengurusan dokumen kapal.

“Jika potensi punglinya kuat maka bisa saja kami rekomendasikan ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diselidiki lebih jauh,” bebernya.

Sebelumnya, pengurusan surat kapal di Kantor Syahbandar Sinjai diduga menjadi lahan bisnis. Pemilik kapal diminta membayar hingga Rp6 juta untuk mendapat dokumen kapal baru.

Hal tersebut dialami oleh salah seorang warga Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Erfin. Pada bulan Agustus 2020, dia mendampingi kerabatnya mengurus surat ukur kapal, pas besar, dan grosee akta.

Dokumen itu dibutuhkan untuk setiap kapal yang baru selesai dibuat. Hanya saja, Erfin mengaku mendapat pelayanan yang tidak maksimal. Saat dirinya menanyakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan surat, petugas Syahbandar berinisial IW malah tidak memberi penjelasan.

Alasannya, pengurusan surat kapal tersebut ribet. Harus dibawa ke Bulukumba hingga Jakarta. Sehingga IW mematok harga Rp6 juta agar jasanya digunakan untuk membantu nelayan.

“Saat saya tanyakan SOPnya, saya langsung dibentak, katanya susah urusannya, kalau tidak mau bayar saya disuruh urus sendiri, tapi dia tidak memberi petunjuk yang harus dilakukan dan blangko apa yang mau diisi,” jelas Erfin.

Oleh karena itu, dia memenuhi permintaan petugas. Sebab, surat kapal segera dibutuhkan. Namun, berbagai kejanggalan ia temukan. Misalnya, kapal nelayan di atas 30 GT harus diurus hingga Jakarta. Tetapi kapal milik kerabatnya hanya 24 GT sehingga pengurusannya tidak perlu ke Jakarta.

Termasuk biaya yang diminta sebesar Rp6 juta, namun setelah ditawar, turun menjadi Rp5 juta. Sementara kwitansi yang dibayar tertera Rp1 juta untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Saya bayar Rp5 juta, saya pinjam kiri kanan untuk bisa memenuhi itu, itu pun saya minta dibayar dua kali karena uang tidak cukup, pertama Rp3 juta, keduanya baru saya lunasi Rp2 juta,” tambah.

Erfin mensinyalir, praktik pungutan liar (Pungli) ini tidak hanya dialami oleh kerabatnya. Bahkan, ada pemilik kapal lainnya membayar hingga Rp9 juta.

“Rata-rata nelayan tidak mau bicara karena takut dipersulit ketika mengurus dokumen lainnya, tapi kasian nelayan kalau diperlakukan seperti ini,” tambahnya. (sir)

Komentar