Cegah Korupsi Vaksin Covid-19, Begini Langkah Kemenkes dan BUMN

Vaksin Sinovac

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian BUMN menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah korupsi vaksin Covid-19.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan, tim tersebut juga akan diperkuat dengan melibatkan tim dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri).

“Kami sepakati bahwa tim ini akan diteruskan dan diperkuat dengan mengundang stakeholders lain yang kiranya relevan. Misalnya soal distribusi akan ada dari Kementerian Dalam Negeri, misalnya, untuk distribusi dan penggunaan NIK,” katanya.

Sebenarnya, Pahala mengatakan, tim itu sudah berjalan dan beranggotakan KPK, Kementerian BUMN, Kemenkes, BPKP, LKPP, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian.

Video Terbaru : Dikawal Ketat, Vaksin Tambahan Tiba di Dinkes Sulsel

Tim tersebut turut membahas setiap Peraturan Menteri Kesehatan yang berkaitan dengan vaksinasi.

“Semua produk Permenkes yang keluar terkait dengan vaksinasi itu adalah hasil pembahasan dari tim bersama di mana KPK melalui Kedeputian Pencegahan, merupakan bagian dari tim itu,” paparnya.

Lebih lanjut disampaikan, KPK juga akan ikut serta dalam tim kecil bersama Kementerian BUMN dan Kemenkes untuk pembentukan satu data terpadu penerima vaksin.

Diharapkan, dengan menggunakan basis data NIK, setiap dosis vaksin yang dibeli pemerintah terdistribusi tepat sasaran.

“Kita ingin tata kelola pemberian vaksin ini juga dijaga sehingga pasti dari setiap vaksin yang dibeli itu digunakan dan kepada siapa,” tandasnya. (jpc/pojoksatu)

Komentar


KONTEN BERSPONSOR