DPRD Sulsel Minta Kenaikan Tunjangan Transportasi dan Perumahan

Sabtu, 9 Januari 2021 08:40

Kantor DPRD Sulsel

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Sulsel diusulkan naik. Nilai yang sekarang, dianggap rendah ketimbang daerah lain.

Usulan ini dimasukkan oleh DPRD ke Pemprov Sulsel saat rapat pembahasan APBD 2021 tahun lalu. Alasanya sejak 2018 lalu, tak ada perubahan tunjangan, yang diterima oleh jajaran anggota. Semestinya ada penyesuaian.

Sekretaris DPRD Sulsel, Muhammad Jabir mengatakan, kebijakan kenaikan tersebut tetap ada pada pemprov. Pihaknya hanya mengusulkan dengan perimbangan, penyesuaian sesuai hasi studi dewan ke sejumlah daerah.

Dia menjelaskan, tunjangan transportasi untuk anggota DPRD saat ini sekitar Rp13 juta. Sementara tunjangan perumahan sebanyak Rp12 juta per bulan, belum dipotong pajak. “Yang menerima adalah jajaran anggota, sementara pimpinan baik ketua dan wakil ketua, sudah punya mobil dan rumah dinas,” bebernya, kemarin.

Kenaikan yang diminta pun tak besar. Hanya sekitar Rp2 juta sampai Rp3 juta. Inipun dianggapnya wajar. Pasalnya sudah beberapa tahun item pendapatan ini tak naik. Sementara di provinsi lain, ada yang sudah naik sampai tiga kali.

Sebetulnya, dia menganggap nilai tersebut kecil ketika dibandingkan dengan kondisi sekarang. Dimana nilai sewauntuk item tersebut terus baik cukup tinggi. “Kasihan anggota dewan sejak 2018 tidak naik-naik. Kalau dibandingkan daerah lain Sulsel jauh dibawah,” ungkap Jabir.

Saat ini standar tunjangan DPRD Sulsel masih pada level sedang. Padahal APBD sudah sangat tinggi. Mencapai Rp10 triliun lebih. Sementara pendapatan capai Rp4,8 triliun. Justru, menurutnya sudah melewati standar sedang dan masuk dalam kategori tinggi.

Jabir pun membandingkan dengan beberapa daerah lain seperti di Kalimantan Timur, Jakarta, hingga Bali. “Di Kalimantan Timur saja tunjangannya sampai Rp40 juta per orang setiap bulan untuk tunjangannya. Jauh dari kita,” ungkapnya.

Hanya saja, Jabir mengakui jika keputusan tetap ada di Pemprov Sulsel. Kata dia, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) akan membentuk tim appraisal. Mereka lah yang menentukan berapa kenaikan yang layak sesuai usulan DPRD Sulsel.

Anggota DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga mengatakan, memang setelah studi di beberapa daerah, tunjangan transportasi dan perumahan anggota dewan tergolong renah. Makanya legislator mengusulkan kenaikan. “Tetapi semua kembali ke tim appraisal apakah layak naik atau tidak,” tambahnya.

Kepala Bidang Akuntansi BKAD Sulsel, Sakura mengaku sudah mengajukan ke tim appraisal untuk penilaian layak atau tidaknya tunjangan tersebut naik. Ada beberapa rumusan mulai dari perhitungan nilai hunian layak serta perhitungan sewa kendaraan setara Kijang Innova.

“Nantinya tim yang akan mementukan, naik, turun, atau tetap. Memang ada evaluasi dari Kemendagri agar usulan kenaikan tunjangan perumahan dan transprotasi tersebut disesuaikan dengan kemampuan kenuangan daerah,” tambahnya. (ful)

Bagikan berita ini:
10
7
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar