SBY Ingatkan Pemerintah: Jangan Bersikap dan Berpikir Begitu, Tuhan tidak Suka

Sabtu, 9 Januari 2021 12:05

Jokowi bersama SBY. (IST)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hadirnya vaksin Covid-19 dari berbagai jenis dan negara pembuatnya, merupakan harapan baru. Sangat mungkin vaksin dan vaksinasi menjadi titik balik bagi pengakhiran pandemi Covid-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Karenanya, vaksinasi sebagai program pemerintah dan gerakan nasional haruslah benar-benar sukses yang dibarengi dengan perencanaan matang.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam penjabarannya di akun Facebook resminya, berpesan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia bahwa vaksin memang harapan baru. Namun tidak elok jika berpikir bahwa pandemi akan hilang dengan vaksin.

“Jangan lantaran vaksin sudah datang pasti pandemi akan segera hilang. Setelah itu ekonomi kita akan pulih kembali dan bahkan tumbuh meroket. Jangan bersikap dan berpikir begitu. Tuhan tidak suka,” tegas SBY dikutip pada Sabtu (9/1/2021).

Yang perlu diperhatikan, kata SBY, vaksinasi terhadap rakyat Indonesia yang jumlahnya 200 juta lebih tentu memerlukan waktu. Oleh karena itu jangan sampai upaya mengatasi Covid saat ini menjadi kendor, termasuk dalam menjalankan berbagai pembatasan yang diperlukan.

“Saya mengikuti penjelasan Menteri Kesehatan tanggal 2 Januari 2021 bahwa vaksinasi akan tuntas dalam waktu 3,5 tahun. Satu hari kemudian diralat oleh pejabat senior Kemenkes yang mengatakan bahwa vaksinasi akan selesai dalam waktu 15 bulan. Artinya, vaksinasi terakhir terhadap manusia Indonesia akan berlangsung pada tanggal 13 April 2022,” paparnya.

“Saya tak ingin berdebat tentang realistiknya berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan vaksinasi di negeri ini. Timeline-nya juga seperti apa. Yang penting, segalanya mesti direncanakan, disiapkan dan dilaksanakan dengan baik,” tukas SBY lagi.

Pemerintah akan menghadapi tantangan dan kompleksitas vaksinasi untuk rakyat Indonesia. Misalnya faktor geografi, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Juga dari segi demografi, mengingat penduduk Indonesia tersebar di berbagai pelosok tanah air dan sebagian daripadanya sulit dijangkau.

Juga keadaan dan kesiapan infrastruktur kesehatan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk faktor transportasi, penyimpanan dan distribusi vaksin serta elemen logistik yang lain. Kapan berbagai jenis vaksin yang dipesan pemerintah datang di Indonesia, sesuai kesanggupan penjualnya, juga harus menjadi bagian dari perencanaan yang realistik.

Di samping itu, pemerintah tentu harus menyiapkan anggaran yang cukup besar. Apalagi Presiden Jokowi sudah menjanjikan vaksin ini gratis bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ingat, keuangan negara dan ruang fiskal kita sungguh terbatas. Tentu negara tak bisa terus-menerus berutang, karena utang yang kian menggunung akan menambah beban ekonomi yang kini bebannya sudah sangat berat,” pesannya lugas.

Pendiri Partai Demokrat itu mengingatkan kembali, apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah kepada rakyat harus benar-benar ditepati. Kalau tidak, misalnya karena salah perencanaan dan salah hitung, bisa menimbulkan chaos tersendiri.

Hal begitu juga akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintahnya. Kalau ini terjadi dampaknya buruk. Masyarakat bisa panik, marah dan kehilangan harapan. Keseluruhan upaya mengatasi pandemi di negeri ini juga bisa gagal.

“Saya berpandangan bahwa sebenarnya pemerintah mampu untuk mengelola vaksinasi ini dengan baik. Syaratnya, lakukan manajemen krisis yang efektif serta bekerja siang dan malam. Bukan business as usual,” pungkasnya. (endra/fajar)

Komentar