Nurdin Halid Menang di PTUN Jakarta, SK Ketua DEKOPIN Sri Untari Dinyatakan Tak Sah

Selasa, 12 Januari 2021 19:03

Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid memimpin rapat Dekopin, Selasa (12/1/2021). (Twitter Prof Jimly Asshiddiqie)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan menerima gugatan Nurdin Halid dan menyatakan surat Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham: PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Umum DEKOPIN (Sri Untari Bisowarno) tak sah.

Putusan itu lewat sidang yang digelar Selasa (12/1/2021) di PTUN Jakarta. Dengan keputusan ini, makajelas dan terang ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) adalah H.M Nurdin Halid yang dihasilkan melalui Munas DEKOPIN tanggal 11-14 Nopember 2019 yang dipilih secara aklamasi oleh peserta Munas DEKOPIN.

Kuasa Hukum Nurdin Halid, Muslim Jaya Butar Butar mengatakan alasan PTUN Jakarta mengabulkan gugatan pihaknya karena Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham tidak berwenang menerbitkan pendapat hukum kepada Sri Untari. Di mana surat itu kemudian dijadikan alat legalitas oleh Sri untari untuk mengaku-ngaku sebagai Ketua DEKOPIN 2019-2024.

“Fakta hukum terkuak di pengadilan tidak ada munas lanjutan dan penyelenggaraan Munas DEKOPIN di ruang Jadi Hall Hotel Claro pada tanggal 12-13 Nopember 2019 termasuk di Hotel Mercure Makasar yang dijadikan dasar Surat Tergugat untuk menyebut Pemilihan Ketua Umum DEKOPIN yang tepat adalah yang tidak bertentangan dengan keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indoensia dan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu Munas DEKOPIN yang memilih DR. Sri Untari Bisowarno sebagai Ketua Umum DEKOPIN untuk periode 2019-2024,” kata Muslim Jaya dalam rilis yang diterima redaksi Fajar.co.id.

Dengan keputusan ini, pihaknya mengharapkan agar Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Koperasi & UKM RI segera menerbitkan Surat Keputusan Presiden tentang Perubahan Anggaran Dasar DEKOPIN yang sempat tertunda akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum DEKOPIN.

“Hiruk pikuk DEKOPIN telah berakhir kami mengajak seluruh Stakholder DEKOPIN untuk bersatu membesarkan DEKOPIN sebagai satu-satunya organisasi Pergerakan Koperasi di Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,” tutupnya. (msn/fajar)

Bagikan berita ini:
7
9
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar