FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan melakukan pemangkasan tenaga honorer. Dinilai banyak yang tidak efektif dalam bekerja.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) saat ini Pemkot Makassar mempunyai 8449 tenaga honorer untuk 2020. Sementara tahun 2019 sebanyak 8862.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir menyebut, evaluasi sementara berjalan dan menunggu laporan dari setiap SKPD yang memiliki tenaga kontrak.
"Masih berproses ini di SKPD, yang mana diperpanjang dan mana tidak. Mereka yang paling tahu kinerja, integritas, kapabilitas, dan lain-lain tentang tenaga kontrak yang mereka miliki," ungkapnya saat dihubungi, Selasa (12/1/2021).
Yasir menegaskan bahwa tenaga honorer yang tidak produktif tidak dilanjutkan lagi kontraknya. Namun, ia melihat lebih dulu evaluasi yang dilakukan SKPD sebelum memutus kontrak kerja mereka.
"Kecuali memang tenaga kontrak yang punya catatan. Mungkin berapa tahun terakhir ada surat tegurannya atau apanya, yah mungkin itu sudah tidak dapat diperpanjang," lanjut Yasir.
Pj Wali Kota Makassar, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menuturkan, saat ini tenaga honorer di Pemkot terlalu banyak. Sehingga mengusulkan untuk dilakukan proses seleksi.
"Makanya kita punya banyak tenaga honorer banyak sekali, kita di satu sisi coba mapping, berapa kebutuhan kita. Saya sudah minta BKD, honor-honor kita memang istilahnya apalagi yang tidak produktif, yang tidak aktif, tidak pernah datang. Itu saya minta duluan kita coba eliminate," tegas Rudy.
Dengan begitu, lanjut Rudy, pengeluaran gaji untuk para tenaga honorer yang berasal dari APBD bisa tepat sasaran. Hanya untuk mereka yang betul betul bekerja.
"Kenapa, karena kita mau berikan keadilan, khususnya honorer yang sudah kerja siang sampai malam, masa gajinya kecil, padahal ada yang tidak kerja terima gaji juga. Motivasi itu saya dorong punya seleksi," terangnya. (ikbal/fajar)
