Polemik Vaksin Covid-19, Natalius Pigai: Hak Asasi Rakyat Menolak, Tidak Bisa Dipidana

Rabu, 13 Januari 2021 16:35

Natalius Pigai-- sumeks

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai menilai, rakyat yang menolak untuk divaksin Covid-19, merupakan hak asasi yang diatur dalam undang-undang.

Seperti dijelaskan dalam Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Bab III, pasal 5 yang berbunyi: Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

“Jadi hak asasi rakyat tolak vaksin,” kata Natalius Pigai di akun twitternya, Rabu (13/1).

Pigai mengatakan, rakyat tidak bisa dipidanakan dengan UU Karantian. Sebab Indonesia tidak menerapkan karantina wilayah.

“Penolakan Vaksin tidak bisa dipidana dengan UU Karantina Kesehatan Jika Negara Belum Umumkan Lockdown atau Status Karantina Wilayah,” kata Pigai.

Pigai kemudian menanyakan statemen Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Edward Hiariej yang menyebut bahwa rakyat yang menolak divaksin akan mendapat sanksi pidana.

“Saya tanya Wamen ini sekolah dimana? ngerti arti kekarantinaan? kurang baca ni UGM; UU Kesehatan, UU Tentang Kesehatan, UU Wabah. Kekarantinaan itu harus dengan National adress soal entry dan exit darat, laut dan udara. Lock dan open wilayah. Pak Jokowi belum umum status! jangan ngawur,” cetus Pigai.

Pihai mengatakan, pemerintah Jokowi seharunya tidak main ancam kepada rakyat yang enggan divaksin.

Komentar