Warga Protes Aktivitas Tambang Batu Bara, Tak Percaya Janji Manis PT Pasir Walannae

Kamis, 14 Januari 2021 16:45

Spanduk penolakan warga atas aktivitas tambang batu bara di Lamuru. (IST)

FAJAR.CO.ID, BONE — Warga Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Bone tak lagi percaya janji manis dari PT Pasir Walannae untuk melakukan perbaikan di bekas galian. Termasuk dengan perbaikan saluran irigasi dan cekdam.

Padahal pihak PT Pasir Walannae mengklaim sudah melakukan perbaikan untuk irigasi petani. Tetapi warga menganggap itu tidak ada.

“Kedatangan Pak Edi (Direktur Operasional PT Pasir Walannae) di sekitar itu cuma ambil foto saja. Itu pun bukan menjadi solusi warga, karena irigasi belum bisa difungsikan sampai hari ini. Padahal sudah musim bercocok tanam,” keluh sumber FAJAR Kamis (14/1/2021).

Kata dia, warga curiga pihak perusahaan hanya melakukan foto saja tanpa ada tindakan. “Yang dijanjikan pipa sampai sekarang tiada bukti. Semua bicara kosong ini PW. Mana ada satu batang pun tidak ada. Jangan korbankan kami petani,” bebernya.

Harapan besar warga sisa pada pemerintah yang betul-betul memperhatikan kondisi pertanian. “Kami mau makan apa jika sumber mata pencaharian kami rusak. Pak Gubernur tolong tindaki ini,” harapnya.

Bahkan, tidak hanya itu. Forum Mari-mario yang menjadi wadah berlindung masyarakat dulu tak lagi bisa dipercaya. Sudah menjadi bagian dari perusahaan.

“Andi Amirullah (Ketua Forum Mari-mario) dulu bersama berjuang lengserkan Pak Putong PT Victoria Golden Star. Sekarang sepak terjang Andi Amirullah dipertanyakan. Berbuat untuk kepentingan siapa?” Tegas warga tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Forum Mari-mario, Andi Amirullah mengaku, sejak Desember 2020 PW efektif menertibkan subkontrak penambang batu bara sesuai UU minerba yang mensyaratkan IUJP.

“Tentang isu lahan persawahan yang tak teraliri sudah teratasi dengan pengerukan, cekdam yang mengalami pendangkalan atas usulan para kelompok tani,” akunya.

Sekaitan dengan ketidakpercayaan warga dengan forum, mantan Dekan Pertambangan Uvri Makassar itu mengaku sah-sah saja. Sebab, kerja sosial selama 15 tahun baru eksis.

“Sebagian warga menyerahkan lahan yang forum perjuangkan tanpa melalui Kordinasi FMM. Dan kami datang lagi 2017 hanya untuk menggiatkan reklamasi,” bebernya. (agung/fajar)

Komentar