Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pemkot Makassar: Kita Pasti Bayarkan

Senin, 18 Januari 2021 20:29

Ilustrasi BPJS Kesehatan.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas III Mandiri kembali mengalami kenaikan di awal tahun 2021.

Sebelumnya, besaran iuran BPJS Kesehatan kelas III Mandiri berada di angka 25.500 rupiah. Untuk tahun ini, besaran iurannya naik menjadi 35.000 rupiah setiap bulannya.

Kendati demikian, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Rahmat Mappatoba memastikan pemerintah sanggup membayar meskipun ada kenaikan iuran BPJS

“Meskipun ada kenaikan iuran BPJS tetap kita anggarkan. Kita pasti bayarkan,” ujar Rahmat, Senin (18/1/2021).

Rahmat mencotohkan seperti seluruh pegawai kontrak di Pemkot Makassar sebanyak 8.400 orang tetap akan dibayarkan BPJS, meskipun ada kenaikan.

“Tetap kita akan alokasikan anggaran untuk itu, semua yang kita tanggung BPJS. Tetapi saya tidak ingat siapa-siapa yang saya ingat cuma pegawai kontrak,” terangnya

Meskipun, lanjut Rahmat, kenaikan iuran BPJS kelas III di putuskan saat setelah penetapan anggaran di Pemkot Makassar, masih bisa dialokasikan

“Karena yang seperti itu kan bisaji penyesuaian anggarannya,” imbuhnya.

Rahmat menegaskan bahwa Pemkot Makassar memang telah menyiapkan anggaran iuran BPJS bagi seluruh yang ditanggungnya

“Yang jelas kita (Pemkot Makassar) mampu membayarkan itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Florinsye Tamonob mengatakan, alasan utama dari kenaikan iuran ini merupakan pelaksanaan skema subsidi silang yang berubah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 tahun 2020.

“Kenaikannya ini mengikuti perubahan skema subsidi dari pemerintah. Ini sesuai Permenkeu nomor 78 tahun 2020,” jelasnya.

Akan tetapi, peningkatan biaya ini ternyata tidak diikuti dengan peningkatan pelayanan. Sebab, di Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) belum ada yang mengatur perubahan pelayanan.

“Kalau pelayanannya sama. Soalnya belum ada perubahan dari Permenkes. Jadi tingkatan pelayanan peserta dimaksimalkan di fasilitas kesehatan saja (Faskes),” tegas Flo sapaan akrabnya.

Diketahui, layanan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2021 lalu. (ikbal/fajar)

Komentar


VIDEO TERKINI