Oleh sebab itu, Kisworo menuturkan, banjir tersebut akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo itu. Karena hutan-hutan sudah beralihfungsi menjadi tambang dan perkebunan sawit. “Ini darurat tata ruang dan darurat bencana ekologis. Nah ini kejadian, gambut itu kan meresap air. Sehingga tata kelola air rusak,” tegasnya.
Oleh sebab itu Walhi mendesak pemerintah dan juga pemerintah daerah untuk mengundang para perusahaan pemilik tambang dan kelapa sawit untuk duduk bersama. Hal itu dilakukan untuk mereka bertanggung jawab banjir di Kalimantan Selatan ini.
“Mengundang semua pemilik perusahaan tambang dan sawit dialog terbuka dihadapan rakyat dan masyarakat sipil. Supaya kita tahu permasalahan dan solusinya bagaimana,” ungkapnya.(jpg/fajar)
