Ini Daftar Pelanggaran PT Pasir Walannae, DLH Bone Tak Berani Tegur, Takut?

Rabu, 20 Januari 2021 10:13

Tambang

FAJAR.CO.ID, BONE — Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidupnya (DPLH) Sulsel sudah menerbitkan fakta-fakta pelanggaran PT Pasir Walanae sebagai perusahaan yang menambang di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru. Namun, pihak DLH Bone tak berani menegur.

Teguran yang dilayangkan oleh DPLH Sulsel langsung dikirimkan ke DLH Bone sejak 2019 diantaranya, PT Pasir Walannae dengan kapasitas 1000 ton batu bara tidak dilengkapi dengan nama. Dan beberapa hal lainnya tidak ditaati seperti, belum memiliki bangunan dan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.

Rekomendasi lainnya yakni, PT Pasir Walannae belum melakukan pengelolaan air asam tambang dan izin pembuangan air limbah, belum melakukan pemantauan kualitas udara ambien dan kebisingan, dan belum melaporkan kegiatan izin lingkungan semester 1 tahun 2019.

Juga terdapat beberapa lubang galian tambang sekira kedalaman 20 meter yang dibiarkan begitu saja. Sehubungan dengan itu direkomendasikan untuk diberikan sanksi administratif.

Kepala DPLH Sulsel, Andi Hasdullah mengatakan, pihaknya sudah meninjau lokasi tersebut, ada beberapa pelanggaran yuridis. Mulai dari pasal 59 ayat 1 dan r UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Kami sudah menyampaikan ke DLH Bone untuk menindaki karena izin keluar di kabupaten,” katanya.

Namun sampai 2021 ini belum ada teguran dilayangkan DLH Bone kepada PT Pasir Walannae. Bahkan, Balai Gakkum Sulawesi juga sudah mengeluarkan rekomendasi usai meninjau lokasi tambang pada 22 Desember lalu.

“Untuk tindaklanjutnya akan dikembalikan ke DLH Bone, karena kewenangan pemberian sanksinya ada di DLH Bone, dan informasi terakhir DLH Bone sudah mengeluarkan surat teguran ke perusahaan,” kata salah seorang penyidik Gakkum Sulawesi.

Kabid Pengawasan DLH Bone, Aspar selalu beralasan bahwa semua kewenangan Pemprov Sulsel. Padahal saat Balai Gakkum KLHK Sulawesi berkunjung di kantornya sudah dijelaskan sekaitan soal izin pertambangan memang menjadi kewenangan di pemprov dan pusat. Tetapi soal lingkungan itu menjadi kewenangan daerah.

“DPLH Provinsi yang tindaklanjuti. DPLH Provinsi yang tangani karena ada PPNS-nya,” ujarnya singkat.

Alasan yang disampaikan Aspar itu sudah sedari dulu. Begitu terus. Menimbulkan banyak spekulasi. Dugaan dari ketakutan menegur perusahaan, bahkan dugaan lain-lainnya pun bisa saja muncul. (agung/fajar)

Komentar


VIDEO TERKINI