Penyalahgunaan Bansos Sulsel Capai Rp1 Miliar, Jadi Temuan Inspektorat

Rabu, 20 Januari 2021 08:10

Bantuan Sosial. FOTO: FAJAR INDONESIA NETOWRK.

Sementara Kamin yang telah dicopot dari Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sulsel menilai, temuan mengenai selisih harga tersebut tidak rasional. Menurutnya dalam aturan untuk pengadaan, harga bukan ditentukan oleh Dinas Sosial, melainkan oleh rekanan.

Adik Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Jayadi Nas ini bahkan menyebut jika apa yang disematkan pada dirinya merupakan upaya politisasi. Diapun membuka semua pada proses persidangan nanti.

“Itu kewenangan rekanan. Lagian selisih harganya juga tak sampai 20 persen. Jadi itu menjadi keuntungan mereka. Jadi yang bilang masalahnya soal selisih harga, itu tidak tahu aturan,” bantahnya seperti dikutip dari Harian Fajar (Fajar Indonesia Network Grup).

Kasmin juga membandingkan penetapan harga dengan Dinas Sosial Makassar. Seperti ikan kaleng sebesar yang dianggarkan pemprov sebesar Rp10.500, sementara untuk Dinas Sosial Makassar sebesar Rp12.500 per kaleng.

“Kami sudah include dengan distribusi se Sulsel. Sementara Makassar, hanya di wilayahnya saja. Saya kira tidak ada yang dipertanyakan soal masalah selisih ini,” tambahnya.

Terpisah Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sri Wahyuni mengatakan, masalah penyalahgunaan dana bantuan sosial memang sudah menjadi temuan. Menurutnya ada pengembalian ke kas daerah, yang harus dilakukan baik oleh pejabat maupun penyalur.

Dia menjelaskan, temuan tersebut bukan karena adanya selisih harga. Melainkan ada temuan lain yang melanggar aturan disiplin ASN. “Makanya harus ada yang dikembalikan ke kas daerah. Kami juga sudah menyetor rekomendasinya ke gubernur,” jelasnya.

Komentar


VIDEO TERKINI