Jika Proyek RS Batua Disetop, Komisi D Usulkan Anggarannya Dialokasikan untuk Puskesmas Pembantu

Kamis, 21 Januari 2021 16:01

Bangunan RS Batua mangkrak, Selasa, 8 Desember. ABE BANDOE/FAJAR

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Puskesmas Batua, Kota Makassar senilai Rp25,5 miliar yang menggunakan dana APBD tahun 2018, pengusutannya terus bergulir.

Proyek mangkrak yang berada di Jalan Abd Dg Sirua itu hari ini, Kamis (21/1/2021) ditinjau langsung oleh KPK dan BPK RI didampingi Tim Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel.

Ketua Komisi D DPRD Makassar yang bermitra dengan Dinas Kesehatan, Wahab Tahir berharap proses hukum yang menyangkut RS Batua segera berjalan dan cepat selesai.

“Harapannya segera diproses lewat jalur hukum, segera selesai agar pembangunannya bisa dilanjutkan. Agar bisa segera difungsikan untuk masyarakat kota Makassar,” ujar Wahab saat dihubungi fajar.co.id, Kamis (21/1/2021).

Wahab mengungkap berdasarkan audiensi terakhir bersama Dinas Kesehatan, anggaran pembangunan tahap II RS Batua sudah dimasukkan dalam APBD 2021. Hanya saja anggaran itu mengalami pengurangan lebih dari 50%. Cuma tersisa Rp20 miliar dari sebelumnya yang mencapai Rp75 miliar.

Jika memang dalam penyidikannya ditemukan dugaan penyelewengan anggaran atau korupsi, terlebih adanya penetapan tersangka, besar kemungkinan kelanjutan proyek akan disetop.

“Kalau itu terjadi, kami Komisi D mengusulkan anggaran Rp 20 miliar itu dialokasikan untuk peningkatan layanan puskesmas pembantu (pustu) yang berada di wilayah pelosok. Pustu itu jumlahnya puluhan, lumayan banyak,” kata politisi Golkar itu.

Komentar