KPU Luwu Utara Bebas dari Sanksi Pelanggaran Kode Etik, DKPP Minta Nama Baik Teradu Direhabilitasi

Kamis, 21 Januari 2021 23:01

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menolak gugatan terkait dugaan pelanggaran kode etik KPU Luwu Utara. Status KPU Lutra pun bebas dari sanksi dan statusnya direhabilitasi.

Sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 10 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/1/2021), salah satunya KPU Kabupaten Luwu Utara.

“Merehabilitasi nama baik Teradu I H. Syamsul Bachri selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara, Teradu II Supriadi, Teradu III Rahmat, Teradu IV Syabil dan Teradu V Hayu Vandy P. Masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara terhitung sejak Putusan ini dibacakan,” demikian bunyi pentitum tersebut yang dikutup dalam putusan 177-PKE-DKPP/XI/2020.

Komisioner KPU Lutra, Hayu mengatakan pihaknya memang sudah memprediksi bahwa laporan yang ditujukan kepada KPU Lutra bakal mentah di DKPP. Sebab pihaknya yakin tak melanggar proses dan prosedur tahapan pencalonan Pilkada 2020.

“Jadi ini membuktikan bahwa KPU Luwu Utara betul-betul bekerja sesuai arahan dan petunjuk teknis dari KPU RI melalui KPU Provinsi,” ungkapnya.

DKPP tetap memberi catatan kepada KPU Lutra agar lebih mengedepankan keterbukaan. Hal ini sesuai semangat tagline KPU Melayani.

“Insya Allah selalu mengedepankan integritas dan profesionalisme. Kami juga selalu menjunjung tinggi perlakuan setara, adil dan akuntabel kepada seluruh pihak terutama peserta pemilihan dan pemilu,”ujar Hayu.

Bagikan berita ini:
6
2
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar