Distribusi Vaksin Dimonopoli Kemenkes dan BUMN, Swasta Minta Dilibatkan

Jumat, 22 Januari 2021 22:03

Kendaraan yang membawa vaksin Covid-19 buatan Sinovac tiba di Kantor Pusat PT Bio Farma (Persero), di Jalan Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Senin (7/12) dini hari. Foto: ANTARA/BPMI Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pelaku usaha logistik meminta komitmen pemerintah untuk melibatkan swasta dalam distribusi vaksin. Jangan sampai terjadi monopoli oleh BUMN maupun Kementerian Kesehatan.

Ketua ALFI Sulselbar, Syaifuddin Saharudi menyatakan ALFI siap menjadi bagian atau mitra pemerintah untuk distribusi vaksin, khususnya ke Sulsel dan Sulbar.

Pria yang akrab disapa Ipo ini menegaskan, Ketua Umum ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi telah menyampaikan usulan pentingnya kerjasama intensif dalam kegiatan distribusi logistik Vaksin Covid-19, karena logistik dan distribusi vaksin tersebut sudah seharusnya menjadi pekerjaan bersama.

“Sesuai dengan usulan Ketum ALFI, kami di Sulsel juga siap ikut terlibat dalam proses distribusi vaksin,” imbuhnya saat ditemui di Makassar, Jumat (22/1/2021).

Bahkan kata Ipo, melalui ALFI pusat telah mengusulkan beberapa ide distribusi untuk pemerintah dari skema atau pola pengiriman, infrastruktur dan fasilitas, hingga sistem yang digunakan.

Ipo menyampaikan, ALFI ingin agar jangan sampai kementerian BUMN menjadi dominan dalam proses distribusi sehingga terjadi monopoli distribusi vaksin.

“Pelaku usaha Logistik tidak semata mencari keutungan, tetapi ini semacam tanggung jawab bersama dalam memastikan distribusi vaksin dapat berjalan lancar dan tepat waktu,” tegasnya.

Sebelumnya, komitmen Menteri BUMN, Erick Thohir memastikan bahwa distribusi vaksin Covid-19 di Indonesia tidak akan dimonopoli oleh Kementerian Kesehatan atau badan usaha milik negara (BUMN).

Komentar