Penetapan NIP PPPK Lambat, Kepala BKN: Saya Tahu Bagaimana Suka Dukanya Honorer

Jumat, 22 Januari 2021 10:30

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menanggapi materi RUU Revisi UU ASN. Foto: Mesya/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara BKN (BKN) mempercepat proses penetapan NIP PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap pertama hasil rekrutmen Februari 2019.

Data BKN per 19 Januari 2021 menyebutkan usul penetapan NIP PPPK dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang masuk sebanyak 31.902. Yang sudah ditetapkan 9.560 dan satu statusnya BTL atau butuh tindak lanjut.

Dengan demikian, NIP PPPK yang belum diterbitkan BKN (dari usulan yang masuk) sebanyak 22.341.

“Data 19 Januari yang sudah ditetapkan NIP PPPK sebanyak 9.560 orang. Berarti yang diselesaikan baru 29,97 persen,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada JPNN.com, Jumat (22/1).

Minimnya penetapan NIP PPPK ini menurut Bima, karena entry data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih sedikit.

Setelah usulan NIP masuk ke BKN, BKD harus melakukan entry data honorer K2 yang akan diangkat menjadi PPPK. Dari data entry itu kemudian BKN melakukan verifikasi terakhir.

Proses verifikasi ini harus cermat terutama mengecek keabsahan berkas calon aparatur sipil negara (ASN).

“Jadi walaupun usulan NIP PPPK sudah lebih dari 31 ribu tetapi BKD lambat meng-entry data, BKN tidak bisa melakukan verifikasi,” ujarnya.

Lambatnya entry data ini, kata Bima, menjadi bahan evaluasi bagi BKN untuk mengubah sistem penetapan NIP PPPK.

Komentar