Kecam Siswi Nonmuslim Diharuskan Berjilbab, Putri Gus Dur: Aturan Tidak Asal Dibuat Mengikuti Mayoritas

Minggu, 24 Januari 2021 18:05

Ketua Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid menegaskan adalah hak warga negara Indonesia atas pendidikan tidak dibatasi oleh pakaiannya. Katanya, dalam hidup bernegara, semua aturan harus selaras dengan konstitusi, tidak asal dibuat mengikuti mayoritas.

Hal ini dikatakan Alissa Wahid dalam cuitan di akun Twitternya menanggapi polemik seorang siswi non muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, yang diharuskan mengenakan jilbab untuk mengikuti pembelajaran.

Belakangan siswi tersebut menolak, wali murid juga mendatangi pihak sekolah untuk meminta kejelasan aturan sekolah tersebut.

Pemberlakuan peraturan pengenaan jilbab di sekolah negeri ini viral di media sosial. Putri mendiang Abdurrahman Wahid (Gusdur) itu turut angkat bicara.

“Sepertinya Kemdikbud harus lebih kuat menegaskan bahwa ekosistem pendidikan milik Negara tidak memaksakan jilbab untuk murid non muslim & bahkan juga muslimah. Sebaliknya, juga tidak boleh melarang penggunaan jilbab bagi yang menginginkannya,” papar Alissa Wahid di Twitter, dilansir fajar.co.id, Minggu (24/1/2021).

Tanpa penegasan, tegas Alissa, para pengelola sekolah akan menggunakan tafsir yang berbeda-beda. Dan bila pengelola sekolahnya meyakini mayoritarianisme sekaligus klaim kebenaran mutlak, maka akan ada potensi aturan pakaian yang melanggar hak konstitusi warga yang menjadi korban.

“Sekolah milik negara di wilayah mayoritas muslim, tidak bisa atas namakan menghormati mayoritas lalu memaksa murid berjilbab. Sekolah di wilayah mayoritas non muslim, tidak boleh memaksa murid melepas jilbab,” tekannya.

SPONSORSHIP

Komentar


VIDEO TERKINI