Sjamsul Nursalim dan Istri Diburu Satgas Khusus KPK, Otto Hasibuan Nilai Keliru

Minggu, 24 Januari 2021 19:14

Pengacara Otto Hasibuan-- jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk satuan tugas (satgas) khusus, untuk memburu tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dinilai langkah yang tepat untuk penegakan hukum.

Namun, hal itu tidak bagi Advokat Otto Hasibuan. Dia menilai, memasukkan nama Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (IN) ke dalam DPO adalah keputusan yang bertentangan dengan hukum dan melawan keputusan Mahkamah Agung.

Otto menyatakan berdasarkan fakta-fakta yang ada, SN dan IN seharusnya sudah tidak berstatus DPO. Karena kasus mereka berasal dan dikaitkan dengan kasus Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) yang telah dibebaskan Mahkamah Agung (MA) pada 2019.

“Status SN dan IN sebagai tersangka demi hukum telah gugur sejak SAT dibebaskan MA pada tahun 2019, karena kasus mereka bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Mereka diduga turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama SAT,” kata Otto dalam keterangannya, Minggu (24/1).

Otto memandang, dengan MA membebaskan SAT berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan bukan merupakan tindak pidana, maka perbuatan yang diduga dilakukan SN dan IN bersama-sama SAT dengan sendirinya juga bukan perbuatan pidana.

“Logika hukumnya kan begitu. Jadi kalau SN dan IN disebut masih berstatus DPO, hal itu adalah bertentangan dengan hukum,” ucap Otto.

Otto menuturkan, KPK sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk menjadikan SN dan IN sebagai tersangka sehingga SN tidak dapat dimasukkan dalam DPO. Bila KPK tetap memasukkan SN dan IN dalam DPO, KPK dalam hal ini tidak mengindahkan dan bahkan tidak menghormati putusan MA.

Komentar