FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan periode Oktober 2016 hingga Juli 2020, Hanif Faisol Nurofiq kini menjadi pejabat tinggi pratama di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
Dikutip dari Antara Kalsel, dia dilantik sejak bulan Agustus 2020 lalu oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar sebagai Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
Mutasi jabatan yang dialami Hanif ini ikut disoroti oleh Aktivis dari Pro Demokrasi (ProDem), Nicho Silalahi. Terlebih setelah banjir besar yang melanda beberapa kabupaten di Kalsel.
"Jadi pingin cari tahu rekam jejaknya disana. Sudah berapa banyak ijin lewat tangannya saat menjabat Kepala dinas kehutanan provinsi Kalsel?," tulisnya dikutip fajar.co.id di akun Twitternya, Selasa (26/1/2021).
Tak sampai di situ, Nicho menyebut bahwa Hanif Faisol bisa saja menjadi pejabata eselon satu di KemenLHK kelak.
"Bagaimana jika kelak dia jadi dirjen sebab sebentar lagi yang lama pensiun? Mari Kita berpikir out the box," sebutnya.
Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan banjir Kalsel tak terlepas dari dampak eksploitasi lahan untuk pertambangan batubara, perkebunan sawit dan industri ekstraktif lainnya yang merampas ruang dan merusak lingkungan.
Data Jatam menyebutkan, di Kalsel terdapat 114 Unit IPPKH dengan luas 64.953.12 hektare atau hampir menyamai luas DKI Jakarta. Dari angka itu, luasan areal dibuka 12 618.44 ha yang direklamasi baru seluas 2.708.07 ha dan areal yang telah direvegetasi hanya mencapai 28.93 ha.
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau IPPKH adalah izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan, di antaranya adalah kepentingan pertambangan. IPPKH untuk pertambangan dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan
Data Jatam, IPPKH pertambangan untuk seluruh Indonesia yang diterbitkan KLHK hingga awal tahun 2019, sebanyak 651 unit dengan total luas 474 859.67 ha atau setara dengan satu setengah kali luas Kabupaten Bogor yang luasnya 266.400 ha.
Dari luas tersebut, areal yang telah dibuka mencapai 69.596.77 ha dengan luas areal yang direklamasi baru seluas 27.494.37 ha dan areal yang direvegetasi hanya mencapai 5.885.14 ha. Mirisnya lagi, sebagian besar izin itu dikeluarkan saat Hanif Faisol menjabat Kadis Perhutanan Kalsel. (msn/fajar)
