Buntut Kasus Jilbab, Dinas Pendidikan Evaluasi Total Tata Tertib Sekolah

Rabu, 27 Januari 2021 19:13

ILUSTRASI. (int)

Menurut Beka, sosialisasi tersebut penting agar seluruh tenaga pendidik di Sumbar menjalankan program sekolah ramah HAM. Dia mengakui, persoalan di Sumbar belum sepenuhnya tuntas. Namun, instansinya mengapresiasi kemajuan penyelesaian masalah yang dinilai sudah cukup signifikan. ”Kasusnya belum selesai sepenuhnya. Tetapi, sudah ada langkah maju,” kata dia.

Sebab, Dinas Pendidikan Sumbar akan mulai menata layanan dan menyusun mekanisme yang bisa menjamin seluruh peserta didik belajar dengan nyaman. Bahkan, kemarin sudah ada edaran yang disebar ke seluruh sekolah. ”Semua institusi pendidikan (di Sumbar) tidak boleh bertindak di luar undang-undang,” tegasnya.

Komnas HAM berharap tidak ada lagi kasus pemaksaan menggunakan jilbab atau kasus-kasus intoleransi lainnya. Tidak hanya di Padang atau Sumbar, tetapi juga di seluruh Indonesia. ”Kami berharap daerah lain bisa melakukan hal yang sama (dengan Dinas Pendidikan Sumbar, Red) jika ada peraturan yang diskriminatif,” tuturnya.

Komentar


VIDEO TERKINI