Mantan Pejabat Masih Kuasai Randis, KPK Atensi Pemkot Makassar

Rabu, 27 Januari 2021 18:41

Kasatgas Pencegahan Direktorat Wilayah IV KPK, Niken Ariati. (Anti/fajar.co.id)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti persoalan aset pemerintah Kota Makassar. Kendaraan Dinas (Randis) yang masih pegang beberapa mantan pejabat.

Kasatgas Korsupgah KPK Wilayah IV, Niken Aryati menekankan, kasus semacam itu seharusnya sudah selesai sejak tahun 2016, seperti yang terjadi di Banten.

“Di sini harusnya juga sudah beres. Ini makanya saya minta diberikan surat peringatan,” ungkapnya saat ditemui di Balai Kota Makassar, Rabu (27/1/2021).

Untuk itu, Niken meminta pemerintah kota memberikan surat peringatan 1, 2 dan 3 terhadap mereka yang belum mengembalikan aset pemerintah.

“Bila memang tetap tak mau menyerahkan maka langsung dibawa ke ranah hukum,” tegas Niken.

Hingga saat ini, lanjut Niken aset pemerintah kota baru 30 persen yang memiliki sertifikat.

“Memang ada indikator permasalahan pengolahan aset dan itu juga jadi konsen kita, karena banyak yang belum tersertifikasi,” ungkapnya.

Sementara, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan KPK telah memberi penekanan untuk menjadikan aset pemerintah kota sebagai prioritas.

“Karena dikhawatirkan ada pengalaman pengalaman, aset yang tidak tertib justru hilang. kita kalah dalam proses gugatan, karena kita tidak kuat dalam hal persertifikatan,” ungkapnya.

Menurutnya, Kadis Pertanahan juga memberikan, dukungan dan segera bersinergi dalam persertifikatan.

“Termasuk pengembalian mobil dinas, itukan aset juga. Saya sudah minta lagi, aset-aset mobil dinas, yang masih dikuasai pejabat lama untuk segera ditertibkan,” ungkapnya. (ikbal/fajar)

Komentar