Revisi RTRW Harus Terkoneksi Peta Rawan Bencana

Rabu, 27 Januari 2021 11:26

Peta rawan bencana

FAJAR.CO.ID, BONE — Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus terkoneksi dengan peta rawan bencana. Sebab, Bone merupakan daerah yang dilintasi oleh patahan palu koro.

Dalam data BPBD Bone Kecamatan Libureng, Kahu, Kajuara yang hampir tiap tahun menjadi langganan angin puting beliung. Sedangkan daerah sepanjang DAS Walanae serta daerah yang memiliki pegunungan dan ancaman longsor seperti Bontocani, Ponre dan Tellu Limpoe.

Kalaksa BPBD Bone, Dray Vibrianto menjelaskan, masing-masing kecamatan, desa dan kelurahan memiliki karakter rawan bencana. Kalau yang berada di daerah patahan harus konstruk bangunannya anti gempa, di daerah rawan longsor RTRW harus mengadopsi yang mana batasan untuk kawasan hutan lindung.

“RTRW harus terkoneksibdengan RTRW setiap daerah. Karena sudah ada aturan daerah aliran sungai tidak boleh ada bangunan. Dikhawatirkan ada erupsi atau abrasi,” katanya Rabu (27/1/2021).

Kata dia, Bone merupakan ujung dari patahan palu koro. Jadi bangunan didesain rawan gempa. Termasuk untuk kualitas bangunan publik. “Itu yang harus menjadi pedoman dari BNPB. Memang lebih mahal biayanya, tetapu kuta sudah harus melakukan antisipasi dari sekarang,” tambahnya.

Ketua Komisi I DPRD Bone, Saipullah Latif Manyala menerangkan, revisi RTRW ini sangat urgent karena muatannya sangat strategis. “RTRW inilah peraturan daerah yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan kalau rancangannya tidak diseriusi bisa terjadi aspirasi yang menjadi preseden buruk bagi pemerintah dan lembaga,” ucapnya.

Meski begitu, Ketua PBB Bone menegaskan bahwa, ketika sudah ditetapkan nantinya, tidak serta merta semua wilayah harus ditambang. Harus memperhatikan kelayakan dari suatu lingkungan. “Kalau daerah itu tidak bisa ditambang, makanya tidak bakalan ada izin yang keluar. Biar memohon sampai kapanpun,” tegasnya. (agung/fajar)

Komentar


VIDEO TERKINI