Soal Kemerdekaan Palestina, Sikap Presiden Joe Biden Bikin Lega

Rabu, 27 Januari 2021 22:08

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani 15 kebijakan baru pada hari pertamanya berkantor di Ruang Oval Gedung Putih, Selasa (20/1). Foto: Reuters

FAJAR.CO.ID — Untuk pertama kalinya sejak Joe Biden dilantik sebagai presiden Amerika Serikat, Gedung Putih akhirnya mengeluarkan pernyataan mengenai konflik Palestina dan Israel.

Politikus Partai Demokrat itu meyakini solusi dua negara merupakan satu-satunya cara menciptakan perdamaian di kawasan tersebut. “Biden percaya solusi dua negara masih jadi satu-satunya cara untuk melangkah maju,” kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki saat jumpa pers, Selasa (26/1).

Sikap yang sama juga disampaikan oleh pemerintahan Joe Biden di hadapan anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) di Washington, Selasa (26/1).

Pelaksana Tugas Utusan Khusus AS untuk PBB, Richard Mills, mengatakan pemerintahan Biden akan membatalkan sejumlah kebijakan pada masa Donald Trump terkait konflik Israel dan Palestina.

Mills mengatakan, AS akan mendorong Israel dan Palestina tidak mengambil langkah sepihak yang dapat menyulitkan solusi damai dua negara, di antaranya seperti mencaplok paksa wilayah tertentu, membangun kawasan pemukiman, membongkar pemukiman warga, menghasut, dan menyediakan bantuan untuk aksi terorisme kepada orang tertentu.

Bangsa Palestina menginginkan wilayah negaranya mencakup Tepi Barat dan Jalur Gaza, sementara ibu kotanya berada di Yerusalem timur.

Namun, seluruh wilayah itu diambil paksa oleh Israel pada 1967. Jika pemerintahan AS yang baru mengikuti perjanjian damai buatan Trump, maka Washington mengakui bahwa wilayah pendudukan itu bagian dari kedaulatan Israel.

“Kami berharap dapat membangun rasa percaya di dua kubu sehingga ada suasana yang kondusif untuk membicarakan solusi ke depan,” kata Mills ke perwakilan dari 15 anggota DK-PBB di Washington.

Ia mengatakan pemerintahan Biden berencana menyalurkan bantuan untuk Palestina dan berupaya membuka kembali kantor perwakilan Palestina di Washington. Di bawah pemerintahan Trump, AS memangkas bantuan dana untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sebanyak USD 360 juta (sekitar Rp 5,05 triliun). “Langkah ini bukan untuk pemimpin di Palestina,” kata Mills.

“Bantuan yang diberikan AS ditujukan kepada jutaan warga Palestina, diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi bangsa Palestina dan Israel,” ujar dia.

Pemerintahan Biden, kata Mills, akan terus mendorong negara-negara di dunia untuk membangun atau memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, itu bukan pengganti untuk solusi damai Israel-Palestina,” sebut Mills.

Di bawah kepemimpinan Trump, AS berhasil membujuk empat negara Arab, yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko, untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. (jpnn)

Bagikan berita ini:
2
6
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar