Bantah Pungut Pajak dari Penjual Pulsa, Sri Mulyani Menulis Pakai Huruf Besar

Minggu, 31 Januari 2021 09:47
Bantah Pungut Pajak dari Penjual Pulsa, Sri Mulyani Menulis Pakai Huruf Besar

Menteri Keuangan, Sri Mulyani

FAJAR.CO.ID — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah, bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 06/PMK.03/2021 di dalamnya mengatur tentang pungutan pajak baru untuk pulsa, voucer dan token listrik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan, tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, voucer dan token listrik. Kata dia, selama ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer sudah berjalan.

“JADI TIDAK BENAR ADA PUNGUTAN PAJAK BARU UNTUK PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCHER,” tulis Sri Mulyani dengan huruf kapital, dikutip dari Instagramnya @smindrawati Sabtu (30/1/2021).

Sri mengaskan, bahwa ketentuan yang tertuang dalam PMK) 06/PMK.03/2021 itu tidak berpengaruh terhadap harga pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer.

“Ketentuan itu bertujuan menyederhanakan pengenaan PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer serta untuk memberikan kepastian hukum,” terangnya.

Adapun penyederhanaan pengenaannya, yakni pungutan PPN untuk pulsa/kartu perdana, dilakukan penyederhanaan pungutan PPN sebatas sampai pada distributor tingkat II (server).

Bagikan berita ini:
10
4
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar