Pajak Provider Berlaku, Penjual Pulsa Sebut Keuntungan Berkurang

Senin, 1 Februari 2021 20:04

Karyawan Bus 47 Celuler, Halima. (ist)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Pemerintah memberlakukan pembaruan pemungutan pajak terhadap pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer yang berlaku mulai hari ini, Senin (1/2/2021) lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 6/PMK.03/2021.

Perbincangan soal pembaruan pungutan pajak pulsa hingga token listrik ini ramai dibahas publik.

Termasuk di kalangan pelaku usaha penjual pulsa atau provider. Sebagian besar khawatir soal keuntungan yang mereka akan dapatkan.

“Hal ini belum tersosialisasikan, namun ada kemungkinan besar kenaikan harga eceran karena tuntutan PPN dan PPh yang mulai berlaku. Ini tentu berdampak ke penghasilan kami,” jelas Halima, salah satu karyawan provider, Senin (1/2/2021).

Halima menyebutkan hingga saat ini gabungan asosiasi penjual pulsa yang tergabung dalam Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI) sementara mengkaji aturan baru itu.

“Sampai saat ini, masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut bersama Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI)” tambahnya.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menegaskan dalam postingan instagram pribadinya bahwa aturan baru itu tak akan berpengaruh pada harga pulsa di pasaran.

“Ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher,” ungkapnya dikutip fajar.co.id di unggahan Instagram, Jumat (29/1/2021). (MG2/FAJAR)

Komentar