Pemerintah Ngotot Tunda Pilkada ke 2024, Pengamat Politik Heran

Senin, 1 Februari 2021 15:33

Analis politik Pangi Syarwi Chaniago-- (Dok. Voxpol Center)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago merasa heran dengan sikap pemerintah yang ngotot menunda Pilkada 2022 ke 2024.

Pasalnya, pada perhelatan Pilkada 2020 lalu pemerintah tidak ingin menunda kontestasi politik tingkat daerah itu dengan alasan tidak mau kepala daerah diganti melalui pelaksana tugas (Plt).

“Ini kita merasa heran kenapa pemerintah ngotot tunda Pilkada 2022 dan tidak mau merevisi UU pemilu,” ujar Pangi dihubungi Pojoksatu.id, Senin (1/2/2021).

Padahal, lanjutnya, jika Pilkada 2022 atau 2023 di tunda 207 kepala daerah terancam bakal digantikan melalui Plt karena masa jabatannya berakhir pada tahun tersebut.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Voxpol Center Research and Consulting, pemerintah sedang dijangkiti penyakit amnesia.

“Mengapa dengan begitu cepat melupakan argumentasi yang pernah mereka gunakan untuk tetap ngotot melaksanakan pilkada tahun lalu?,” tanya.

Menurut Dosen Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN) itu jika pemerintah tetap bersikeras untuk menolak melakukan revisi undang-undang pemilu.

“Publik layak curiga kepentingan apa sebenarnya yang sedang mereka perjuangkan?,” Tandas Pangi.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak rencana revisi UU Pemilu.

Mereka ingin tetap melaksanakan Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang Pilkada yang sudah ada.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan UU Pemilu belum perlu direvisi.

Komentar