Polemik Pilkada Serentak, Fahira Idris: Efektivitas dan Kualitas Harus Jadi Acuan

Senin, 1 Februari 2021 09:01

Anggota DPD RI, Fahira Idris

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Di tengah bergulirnya rencana revisi Undang-Undang (UU) Pemilu, rangkaian pelaksanaan pilkada serentak kembali menjadi polemik dan diskursus publik.

Baik Pemerintah, partai politik, dan publik memiliki pandangan yang berbeda-beda menyikapi wacana normalisasi pilkada pada 2022 dan 2023.

Ada yang mendukung pilkada digelar pada 2022 dan 2023 sesuai masa berakhirnya jabatan kepala daerah terpilih pilkada 5 tahun sebelumnya, tetapi ada juga yang berpandangan dan menginginkan Pilkada 2022 dan 2023 disatukan penyelenggaraannya pada 2024 atau beberapa bulan setelah Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 digelar.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, berbagai perbedaan pandangan dan polemik soal normalisasi Pilkada 2022 dan 2023 dan penyatuan pelaksanaan pilkada pada 2024 hendaknya dibingkai dari sisi kualitas dan efektivitas.

“Pihak-pihak yang menginginkan pilkada digelar di 2024 atau di tahun yang sama dengan pileg dan pilpres harus mempunyai argumen yang objektif, rasional dan konsisten bahwa jika pileg, pilpres, dan pilkada digelar di tahun yang sama, efektivitas dan kualitasnya lebih baik dibanding jika digelar pada 2022 dan 2023. Termasuk sejauh mana kesiapan penyelenggara (KPU, Bawaslu, DKPP), kesiapan pengamanan, anggaran, dan lainnya,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/2/2021).

Selain itu yang perlu diperhatikan dan dijelaskan adalah jaminan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di ratusan daerah yang harus dipimpin oleh pejabat sementara bila pilkada dilakukan secara serentak pada 2024.

Komentar