Aset Pemkot Raib, Ini Instruksi Legislator Makassar

Selasa, 2 Februari 2021 13:54

Azis Namu, Legislator PPP

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti persoalan aset pemerintah Kota Makassar. Lembaga anti rasuah ini mencatat, Kota Makassar berada diurutan 18 dari kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dalam capaian Monitoring Center for Prevention (MCP).

Sementara, untuk nasional berada di peringkat 220. Penyebabnya Pemkot dianggap lemah dalam pengawasan terhadap aset daerah.

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham meminta aset-aset yang belum terdata ataupun diserobot harus segera kembali direbut pemerintah kota. Sekaligus untuk memastikan perkembangan grafik aset-aset tersebut. Jangan sampai grafik justru menunjukkan penurunan.

Lebih lanjut, legislator NasDem ini mengatakan indeks yang dipaparkan oleh KPK belum lama ini menunjukkan lemahnya atensi pemerintah terhadap aset yang dimiliki.

Legislator PPP, Abdul Azis Namu menambahkan, lemahnya pengawasan dari pemerintah berakibat pada terjadinya penyerobotan oleh pihak asing.

Tak hanya itu, kata dia legalitas hukum aset-aset yang saat ini terdata, harus segera diperbaiki. Demikian juga aset-aset baru yang belakangan banyak diserahkan oleh para pengembang perumahan.

“Banyak aset daerah yang terdata di pemerintah kota namun justru belum memiliki alas hak yang jelas,aset tersebut semestinya cepat didata dan diperkuat legalitas hukumnya sehingga tidak lagi ada persoalan di kemudian hari,” paparnya saat dihubungi, Selasa (2/2/2021).

“Inikan kita sebenarnya banyak kebutuhan, sekarang kantor lurah saja masih ada beberapa yang kontrak, padahal kalau mau ditelisik dengan baik di setiap keluarahan itu pasti ada lahannya, tapi buktinya masih kesulitan mereka cari,” tukasnya.

Komentar