Ketua DPRD Makassar Minta Pelantikan Dipercepat, Pengamat: Tidak Etis

Selasa, 2 Februari 2021 17:59

Andi Luhur Prianto. (IST)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR, — Pengamat Pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto menanggapi adanya desakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar terhadap pemerintah provinsi untuk mempercepat pelantikan walikota.

“Saya kira memang tidak etis Pimpinan DPRD menuntut untuk mempercepat pelantikan Walikota defenitif. Tugasnya DPRD cuma sampai di penyerahan berkas penetapan hasil Pilwali (Pemilihan Walikota) 2020,” kata Luhur, kepada Fajar.co.id, Selasa (2/2/2021).

Menurutnya, jadwal pelantikan merupakan ranah pemerintah pusat. Namun, ia mengakui bahwa pemprov dapat mengajukan permintaan untuk mempercepat ataupun memperlambat pelantikan.

Apalagi saat ini meskipun dalam masa transisi, tetap ada pejabat walikota yang menjalankan fungsi pemerintahan. Sehingga menurutnya tidak perlu ada percepatan dalam pelantikan walikota.

“Meskipun Makassar masih berada dalam situasi transisi kepemimpinan yang panjang. Faktanya, tidak terjadi vacum of power, tetap ada penjabat walikota. Bahwa Pj Walikotanya juga seolah sudah mengalami disorientasi kepemimpinan, itu hal yang lain,” tuturnya.

Lebih lanjut, Luhur katakan bahwa hal seperti itu merupakan pengalaman pengelolaan transisi kekuasaan yang buruk. Padahal semua pihak membutuhkan komunikasi dan sinergi untuk keberlanjutan pemerintahan kota.

“Pj Walikota tentu ingin mengakhiri masa kepemimpinan dengan soft landing, begitupun walikota terpilih perlu untuk memulai kembali kepemimpinannya dengan situasi normal take-off,” ujar Luhur.

Selain itu, ia berharap semua pihak mesti menahan diri, membangun rekonsiliasi dan tidak memelihara dendam kesumat. Persaingan Pilwali telah selesai. Peran mediator sebenarnya dibutuhkan.

Komentar