NKRI Bersyariah

Selasa, 2 Februari 2021 13:51

Farid Gaban

Catatan Farid Gaban

Pemerintah melalui Kementrian Keuangan membuat klarifikasi penting berkaitan dengan Gerakan Nasional Wakaf uang yang diluncurkan Presiden Jokowi pekan lalu. Menurut pemerintah: tidak ada dana wakaf umat Islam yang masuk kas negara.

Itu benar sekali. Memang tidak ada sepeserpun uang dana wakaf yang secara langsung masuk kas negara. Tapi, gerakan wakaf dan penguatan brand syariah yang digelar pemerintah punya motif yang jelas: mendorong agar dana umat Islam termasuk wakaf dipakai untuk membeli sukuk (surat utang), yang diterbitkan oleh negara maupun swasta besar.

Lewat sukuk, pemerintah pada akhirnya bisa membiayai proyek dan program pemerintah, termasuk obsesinya terhadap mega-proyek infrastruktur. Bursa saham dan obligasi syariah juga diharapkan bisa membiayai bisnis besar untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dari atas.

Meski ditekankan bahwa pengelolaan wakaf itu sukarela, pemerintah secara sistematis dan terstruktur mengarahkan para nadzir (pengelola wakaf) untuk tujuan tadi. Pemerintah sudah lengkap mengkooptasi sistem ekonomi dan keuangan syariah.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah badan negara. Presiden Jokowi menjadi Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Menteri BUMN Erick Tohir kini adalah Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah; Wakil Presiden Ma’ruh Amin, Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR Bambang Soesatyo duduk di dewan pembina. Menteri Keuangan Sri Mulyani kini menjadi Ketua Ahli Ekonomi Syariah.

Komentar