NKRI Bersyariah

Selasa, 2 Februari 2021 13:51

Farid Gaban

Seluruh ekosistem ekonomi dan syariah sudah dikooptasi negara. Kedaulatan dan kemandirian umat Islam dalam mengelola dana mereka (termasuk wakaf) makin terbatas. Resources umat Islam diserahkan makin bulat kepada negara. Dan itu ada risikonya.

Bahkan jika punya itikad baik, para politisi Islam yang duduk di badan-badan tadi (termasuk Kiai Ma’ruf Amin) tidak sadar bahwa jabatan mereka terbatasi waktu. Bayangkan jika rezim berganti dan negara dikuasai oleh politikus yang lebih brutal terhadap umat Islam atau beragama Islam tapi lebih korup?

Gerakan Nasional Wakaf dan Brand Ekonomi Syariah dikatakan salah satunya untuk mendidik (mengedukasi) umat Islam agar bisa mengelola dana lebih produktif.

Bukan pertanyaan lagi, bahwa umat Islam memang harus banyak belajar untuk mengelola dananya secara mandiri, khususnya untuk memperkuat ekonomi petani dan nelayan di pedesaan. Tapi, bukan belajar dari negara.

Ada banyak konsep untuk ini, tapi yang paling tepat adalah mengembangkan kapasitas ekonomi-sosial-politik dari bawah lewat model koperasi: baitul maal wa tamwil (BMT) ala Muhammadiyah, credit union ala Katolik, kibutz ala Israel, atau koperasi-koperasi bagus di Jepang, Korea Selatan dan Skandinavia.

Konsep usaha bersama/berjamaah di tingkat komunitas akan lebih menjamin pemerataan; bukan ketimpangan yang diakibatkan oleh penghisapan dana ke atas, ke pusat-pusat kapital bursa saham dan obligasi (meski dengan embel-embel syariah).

Komentar


VIDEO TERKINI