NKRI Bersyariah

Selasa, 2 Februari 2021 13:51

Farid Gaban

Usaha tani/nelayan pada dasarnya adalah sektor informal. Mereka tidak punya koneksi dengan dunia perbankan, bahkan syariah sekalipun, yang harus mengikuti aturan ketat Bank Indonesia/OJK dan Konvensi Internaional Basel.

Di samping kemiskinan, kita punya problem ketimpangan ekonomi yang parah. Rasio Gini kita (yang mengukur ketimpangan) mencapai angka terburuk dalam sejarah Indonesia pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa Jokowi sedikit membaik tapi tetap lebih buruk ketimbang masa Orde Baru.

Ketimpangan lahan produktif lebih parah: 1% orang menguasai 68% lahan. Ini memicu banyak konflik agraria, yang memburuk baik di era SBY maupun Jokowi.

Menurut saya, dana umat Islam seharusnya dikelola oleh umat Islam sendiri terutama dalam pemberdayaan ekonomi di tingkat komunitas (lokal, pedesaan), untuk ikut mengudari problem ketimpangan. Negara tak perlu ikut campur, bahkan jika motifnya mau mendidik dan mengedukasi.

Bagaimana negara bisa mendidik jika pengelolaan dana yang dihimpun dari banyak orang seperti Taspen, Jiwasraya, Asabri, BPJS Ketenagakerjaan (semuanya BUMN), menjadi ajang korupsi pesta pora para elit dan politisi?

Bagaimana negara mau mengedukasi rakyat Muslimnya jika dana bantuan sosial untuk orang miskin pun diembat? *

Komentar