Dana Hibah Hotel dan Restoran Hangus, Pemkot Diminta Beri Keringanan Pajak

Rabu, 3 Februari 2021 17:08

PHRI mendesak dana hibah segera cair.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas) Ali Armunanto meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk berani mengakui kesalahan terkait tidak cairnya dana hibah untuk sektor perhotelan dan restoran.

Dirinya berharap Pemkot bisa memberikan keringanan berupa pengurangan pajak bagi pelaku usaha perhotelan yang terdampak pandemi Covid-19.

“Pemkot harus gentle dengan memberikan kompensasi yang bisa tetap menghidupkan usaha mereka,” ujarnya saat dihubungi Fajar.co.id melalui sambungan telepon, Rabu (3/2/2021).

Dosen Fisip Unhas ini berujar Pemerintah kota Makassar harus cepat mengambil jalan tengah atas kasus ini. Salah satu opsi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengurangi tanggungan pajak dari usaha hotel tersebut.

“Ini harus ada jalan tengahnya, Pemerintah harus memberikan opsi kepada masyarakat, tidak perlu misalnya menghapuskan pajaknya tapi diberi keringanan pajak hotel dan restoran, yang kemarin 10% sekarang bisa diturunkan,” tambahnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Hotel Republik Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD kota Makassar dan Balai Kota Makassar, pagi tadi.

Aksi tersebut menyikapi tidak cairnya hibah dari pemerintah pusat untuk industri perhotelan pada anggaran 2020 lalu.

PHRI Sulsel bahkan mengancam enggan membayar pajak jika tidak mendapatkan respon yang baik dari pemerintah kota Makassar.

“Kami juga akan lakukan class action, buat apa bayar pajak? Selama ini kontribusi kami besar. Tahun 2019 lalu kami menyetor Rp180 miliar lebih pajak,” ujar Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga. (mg5/fajar)

Komentar