PHRI Ancam Mogok Bayar Pajak, Begini Respons Pj Walikota Makassar

Rabu, 3 Februari 2021 17:52

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dana hibah dari kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang tak kunjung cair membuat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengancam mogok bayar pajak.

Menanggapi hal itu, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan ancaman tersebut tidak menghadirkan solusi. Persoalan seharusnya diselesaikan dengan kepala dingin.

“Kita tidak melihat itu ancaman, itu cuma ungkapan rasa keprihatinan. Kita harus respon, kita cari solusi enggak bisa sendiri-sendiri apalagi kalau menggunakan istilah ancaman-ancaman. Tidak pernah ada solusi yang baik dan berkesinambungan kalau solusi itu berbasis pada ancaman,” ungkapnya, Rabu (3/2/2021).

Menurut Rudy, semua jelas dari dari pemerintah pusat. Sehingga untuk menghadirkan solusi yang tepat harus mengikuti aturan yang ada.

“Tetapi kita harus menghasilkan solusi berbasis kepala dingin, semua dengan tetap mengedepankan norma-norma etika dan regulasi-regulasi yang harus kita lalui untuk mencapai solusi tersebut. enggak ada kita melihat sebagai ancaman. Beliau sahabat saya,” terangnya.

Menurut Rudy, keterlambatan pencairan dana hibah pariwisata dikarenakan mekanisme administrasi. Sehingga dana pariwisata yang seharusnya cair di tahun 2020 itu dikembalikan ke Pemerintah Pusat.

“Tadi ke pak Anggiat saya minta maaf sebagai pemerintah karena ada keterlambatan di dalam proses administrasi yang dilakukan oleh dinas terkait, sehingga pencairan itu tidak bisa kami ekseskusi sampai dengan tahun anggaran 2020,” sebut Rudy.

Komentar