PHRI Ancam Mogok Bayar Pajak, Begini Respons Pj Walikota Makassar

Rabu, 3 Februari 2021 17:52

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin

Akan tetapi, Rudy menyebut pihaknya dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar masih akan berupaya mencarikan solusi lewat aturan-aturan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Apalagi dana hibah tersebut juga diklaim bisa meningkatkan ekonomi Kota Makassar ditengah pandemi.

“Kita sudah sepakat tadi sama Pak Anggiat, kita akan balas lagi surat dari Kementerian Pariwisata yang sebenarnya tersirat bahwa sudah tidak bisa dipindahkan ke 2021. Tapi kita akan coba mendapat kebijakan baru dari Kementerian Keuangan yang memang secara regulasi memiliki kewenangan untuk menentukan atau membuat juknis pemanfaatan dana hibah,” tukasnya.

Ia pun berencana akan memboyong PHRI Sulsel untuk menemui langsung Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati agar masalah ini disebut selesai dengan transparan dan saling menopang antara pemerintah dengan pengusaha.

“Insya Allah kalau beliau berkenan Pak Anggiat saya mau mengajak, kita sama-sama kesana supaya kita saling support,” pungkas Rudy.

Sebelumnya, pengusaha hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI Sulawesi Selatan melakukan aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Makassar.

Berdasarkan pantauan, aksi itu dimulai sekira pukul 09.30 WITA. Secara bergantian, orator berorasi di atas mobil bak terbuka mendesak pencairan dana hibah pariwisata.

“Cairkan kodong itu dana hibah, kami sangat butuhkan. Jangan karena persoalan pilkada kami jadi korban,” kata salah satu orator.

Komentar


VIDEO TERKINI